- PT Transjakarta ditargetkan mengambil alih pengelolaan transportasi laut di Kepulauan Seribu pada Juni 2027.
- Pemerintah membuka peluang kerja sama bagi pemilik kapal tradisional untuk menjadi mitra operator sistem baru.
- Langkah integrasi ini bertujuan meningkatkan standar layanan serta mengurangi ketimpangan fasilitas dengan daratan Jakarta.
Suara.com - Pengelolaan transportasi laut di Kepulauan Seribu ditargetkan mulai beralih sepenuhnya ke PT Transjakarta pada Juni 2027 mendatang.
Langkah besar ini diambil pemerintah untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus menjaga denyut ekonomi masyarakat lokal.
Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, memastikan bahwa pihaknya akan merangkul para pelaku usaha kapal tradisional dalam sistem manajemen yang baru.
Pihak Transjakarta telah mengunjungi lima pulau utama guna menghimpun aspirasi langsung dari para pemilik kapal dan warga setempat, yakni Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa dan Pulau Harapan.
Harapan para pengusaha lokal agar tetap bisa beroperasi mendapat sinyal positif melalui peluang kerja sama sebagai mitra operator.
“Berkaca dengan sistem yang ada di darat, ada peluang kerja sama dengan pelaku usaha kapal tradisional untuk bisa menjadi operator,“ kata Welfizon, dikutip Kamis (3/9/2026).
Skema kemitraan ini nantinya akan mengadopsi keberhasilan integrasi moda transportasi darat yang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta.
Saat ini, manajemen Transjakarta tengah menyusun kajian komprehensif yang mencakup model operasional hingga analisis kondisi sosial masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, pun mengakui bahwa standar layanan angkutan perairan saat ini memang perlu ditingkatkan.

Kehadiran Transjakarta diharapkan mampu menyeragamkan standar keselamatan dan kenyamanan yang selama ini belum merata pada kapal-kapal tradisional.
Selain fokus pada mobilitas penumpang, layanan ini nantinya juga akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan logistik dan sektor pariwisata.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap, integrasi ini dapat menghapus kesenjangan fasilitas antara wilayah kepulauan dan daratan Jakarta.
“Pemprov DKI Jakarta saat ini bagaimana berusaha mengurangi ketimpangan yang ada antara Kepulauan Seribu dan juga di kota-kota di DKI Jakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana Kepulauan Seribu tidak tertinggal di saat nanti Jakarta menjadi kota global,“ kata Budi.
Peralihan pengelolaan ini menjadi tumpuan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan warga pesisir melalui tata kelola transportasi yang lebih mumpuni.