REGIONAL:
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan penyaluran bantuan sosial berdasarkan data DTSEN yang terus diperbaiki secara berkala.
- Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan integrasi data dilakukan untuk mencegah penghitungan ganda penduduk pada database.
- Pemerintah menegaskan polemik peringkat desil terjadi karena proses penyempurnaan data yang masih berjalan secara berkelanjutan.
"Kan kalau kita pertama kali tahapan pertama adalah integrasi dulu ya, yang tadinya tercecer dan tidak jelas proses pemutakhirannya dan masing-masing berbeda referensinya," ujarnya.
Proses integrasi tersebut dilakukan setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
BPS kemudian harus melakukan penataan data untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda terhadap individu yang masuk dalam basis data.
"Begitu ada Inpres 4 nomor 2025 diintegrasikan. Proses integrasinya saja memakan waktu berbulan-bulan karena kita harus melihat merapikan jangan sampai ada double counting dalam satu database," kata Amalia.
Selain memastikan tidak ada data ganda, BPS juga melakukan pembersihan dan penambahan data kependudukan yang diperlukan.
"Kemudian yang sudah meninggal kita pastikan dibersihkan tidak ada di dalam database tersebut. Kemudian yang lahir pada tahun lalu dan tahun ini kami pastikan dia juga masuk di dalam database tersebut," tuturnya.
Amalia mengatakan, tahapan integrasi tersebut kini telah selesai. Namun, pekerjaan belum berhenti karena pemerintah masih melakukan pemutakhiran DTSEN secara berkelanjutan.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak melihat posisi desil saat ini sebagai hasil yang tidak mungkin berubah.
Pemerintah masih memiliki proses panjang untuk memastikan data semakin menggambarkan kondisi masyarakat.
"Mari kita sama-sama bersabar karena proses pemutakhiran ini kan banyak tahapan yang harus kami lalui," kata Amalia.
TERPOPULER