Kortastipidkor Polri Soroti Program Sekolah Rakyat: Temukan Celah Korupsi hingga Ada Anak Orang Kaya

Suara.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terus memperketat pengawasan terhadap program Sekolah Rakyat.

Monitoring ketat ini diterjunkan langsung guna mengantisipasi potensi penyelewengan anggaran sejak tahap awal pembangunan.

Kasubdit III Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Fernando, membeberkan bahwa penetapan data desil siswa menjadi salah satu celah paling rawan penyimpangan. Pasalnya, fasilitas Sekolah Rakyat sedianya hanya diperuntukkan bagi kelompok desil 1 dan 2 yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem.

"Penentuan desil 1 dan desil 2 saja kami waktu itu cek ke lapangan. Langsung cek ke lokasi, uji petik di beberapa tempat,” ujar Fernando kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

“Yang paling gampang kami cek di sekolah di Jakarta Selatan maupun di Bogor. Saat kita masuk sekolah, ada anak yang pegang HP," katanya menambahkan.

Siswa Punya M-Banking hingga Orang Tua Berpenghasilan Rp20 Juta

Dari penelusuran tim pencegahan di lapangan, ditemukan fakta mengejutkan.

Meski berstatus murid Sekolah Rakyat, sejumlah siswa kedapatan memesan makanan melalui layanan ojek daring hingga mengoperasikan rekening m-banking pribadi.

Hasil wawancara mendalam dengan beberapa siswa menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima program. Sebagian siswa ternyata berasal dari keluarga mampu—orang tua mereka memiliki dua warung kelontong, berpenghasilan hingga Rp20 juta per bulan, dan mendiami rumah berfasilitas empat kamar.

"Masuk Sekolah Rakyat. Fakta itu, riil itu saya. Nah, pertanyaan saya, penentuan desil 1 desil 2 ini dari mana? Akhirnya saya koordinasi ke BPS. Ini salah satu temuan kami, kami sudah kasih rekomendasi tolong dipastikan masalah desil," tegas Fernando.

Perencanaan Terburu-buru dan Risko Pengadaan Seragam

Fernando menilai pelaksanaan tahap awal pembukaan Sekolah Rakyat terkesan tergesa-gesa demi mengejar target kuota siswa.

Hanya dalam tempo tiga bulan, perencanaan pembangunan 165 sekolah yang menelan anggaran hingga triliunan rupiah langsung dipaksakan berjalan.

"Nah, tujuan Sekolah Rakyat itu kan memuliakan masyarakat miskin, sehingga rangkaian itu, bapak orang tuanya itu miskin, jangan sampai anaknya juga ikut-ikut miskin. Tapi masa depannya lebih baik lagi," kata Fernando.

Selain ketepatan data penerima, Kortastipidkor Polri juga menyoroti sektor pengadaan logistik seperti seragam sekolah yang dinilai sangat riskan.

Salah satu temuan yang mencolok adalah ketidaksesuaian antara harga dan kualitas barang, khususnya pada komoditas sepatu siswa.

"Pengadaannya banyak sekali. Seragam siswa aja dari kepala, topi, kemeja aja lengan pendek, ada lengan panjang, ada kaos, ada celana dalam, ada pakaian dalam, ada kaos kaki. Yang rekan-rekan temukan yang sepatu," tandas Fernando.