Eks Menpora Dito Ariotedjo akan Bersaksi di Sidang Kasus Haji Besok

Rabu, 09 September 2026 | 18:14 WIB

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Jumat (23/1/2026). [ANTARA FOTO/Reno Esnir/fzn/rwa]

KPK memeriksa mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam sidang korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Sidang lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 10 September 2026, dengan terdakwa utama Yaqut Cholil Qoumas.
Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 ini mencatatkan total kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo akan diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Dito dijadwalkan untuk diperiksa dalam kasus yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai terdakwa itu pada Kamis (10/9/2026) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan saksi dimaksud dalam lanjutan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji yang akan digelar esok hari, Kamis (10/9),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

“Keterangan saksi di persidangan tentu menjadi bagian penting dalam proses pembuktian untuk membantu majelis hakim memperoleh gambaran perkara secara utuh, berdasarkan fakta yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi,” lanjut dia.

Dalam perkara ini, empat pihak berstatus sebagai terdakwa yaitu Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

Selain itu, dua terdakwa lainnya ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Jaksa membeberkan sumber kerugian negara senilai Rp622 miliar. Adapun sumber uang tersebut ialah sebagai berikut:

Selisih penerimaan dengan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024 untuk Jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp438.218.328.446,48 (438,2 miliar).
Penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus Tahun 2024 senilai Rp39.954.729.719,93 (39,9 miliar)
Fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk Jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp 143.917.149.000 (143,9 miliar).

Adapun sebaran aliran uang dalam perkara ini ialah: