- Kelompok Bandung Barat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.
- Massa menuntut pemerintah pusat dan DPR RI mengevaluasi tata kelola pemerintahan, pembangunan, keuangan, serta aset daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Demonstran mendesak pencopotan Sekretaris Daerah Ade Zakir dan meminta transparansi anggaran serta perbaikan fasilitas publik yang rusak.
“Bagaimana pembangunan bisa bergerak cepat kalau jabatan-jabatan strategis masih kosong atau hanya diisi pelaksana? Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka dan memastikan seluruh jabatan diisi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan, massa meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
“Anggaran pendidikan harus benar-benar sampai kepada kebutuhan pendidikan dan dirasakan langsung oleh siswa serta masyarakat,” ucapnya.
Dalam aksi ini, massa juga meminta dilakukannya penelusuran terhadap berbagai penggunaan anggaran, bila ditemukan indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.
“Kami meminta DPR RI dan lembaga negara yang berwenang jangan hanya menerima aspirasi kami hari ini. Kami ingin ada tindak lanjut. Periksa kalau memang ada laporan yang harus diperiksa,” pungkasnya.