- Willy Aditya membantah tudingan pelemahan dengan menyetujui tambahan anggaran Rp25 miliar.
- Tambahan dana tersebut diberikan untuk mendukung operasional Komnas HAM dan Komnas Perempuan guna memperkuat agenda penegakan HAM.
- Anis Hidayah sebelumnya mengungkapkan keprihatinan atas minimnya pagu anggaran tahun 2027 yang mencatat sejumlah program penting bernilai nol rupiah.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Anis menjelaskan, bahwa berdasarkan surat bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan, total pagu anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan tahun 2027 hanya sebesar Rp133,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Komnas HAM mendapatkan Rp94,2 miliar, sementara Komnas Perempuan Rp39,3 miliar.
Anis menyoroti postur anggaran yang tidak mengalokasikan dana untuk dukungan manajemen serta banyaknya program krusial yang justru mendapatkan anggaran nol rupiah.
"Pengaduan proaktif, biasanya kami lakukan 3 sampai 5 kali kegiatan untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterbatasan akses ke Komnas HAM, alhamdulillah ini nol rupiah untuk tahun depan," ujar Anis.
Kondisi serupa juga terjadi pada penanganan kasus-kasus krusial lainnya yang menjadi mandat undang-undang.
"Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat, ini tahun depan ada 3 perkara, anggarannya nol rupiah. Kemudian layanan layanan pengamatan situasi hak asasi manusia, untuk isu-isu tertentu, ini juga nol rupiah," ungkapnya.
Ketimpangan ini, menurut Anis, berdampak langsung pada daya jangkau lembaga dalam menangani rata-rata 3.000 aduan masyarakat setiap tahunnya.
Ia memperingatkan bahwa keterbatasan dana akan mengakibatkan penanganan kasus kehilangan kedalaman verifikasi faktual.