REGIONAL:
- Artikel The Economist mengkritik kebijakan fiskal Presiden Prabowo yang berisiko mengancam stabilitas ekonomi dan demokrasi di Indonesia.
- Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dinilai berisiko membebani anggaran negara di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.
- Tantangan pemerintahan Prabowo adalah menjaga disiplin fiskal agar tidak memicu krisis politik dan tuduhan otoritarianisme di masa depan.
Padahal pelemahan checks and balances, politik kartel, dominasi oligarki, hingga politisasi penegakan hukum sudah berlangsung jauh sebelum Prabowo menjadi presiden.
Vedi Hadiz dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia (2010) justru menunjukkan bahwa setelah Reformasi, Indonesia tidak benar-benar keluar dari dominasi elite lama. Yang berubah hanyalah pola distribusi kekuasaannya.
Demokrasi Indonesia berkembang menjadi sistem elektoral yang tetap dikuasai oleh konsolidasi elite politik dan ekonomi. Karena itu, terlalu sederhana jika seluruh kecenderungan iliberal Indonesia hari ini diletakkan hanya di pundak Prabowo. Ia mungkin mempercepat proses tersebut, tetapi ia bukan penciptanya.
Meski demikian, ada satu hal yang sangat tepat ditangkap oleh The Economist: kombinasi antara tekanan fiskal, konsentrasi kekuasaan, dan melemahnya oposisi memang dapat menjadi campuran berbahaya. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa krisis ekonomi hampir selalu berubah menjadi krisis politik. Kejatuhan Soekarno didahului kehancuran ekonomi. Kejatuhan Soeharto dipicu krisis moneter. Dalam konteks seperti itu, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan nilai tukar, tetapi juga persoalan legitimasi politik.
Inilah tantangan terbesar pemerintahan Prabowo. Jika ia berhasil menjaga stabilitas fiskal sambil membangun kapasitas negara melalui MBG dan proyek-proyek sosialnya, ia mungkin akan dikenang sebagai arsitek baru negara kesejahteraan Indonesia. Tetapi jika disiplin fiskal runtuh, rupiah terus melemah, dan ketidakpuasan sosial membesar, maka seluruh narasi tentang pembangunan negara kuat akan berubah menjadi tuduhan otoritarianisme yang jauh lebih sulit dibendung.
Pada akhirnya, artikel The Economist terlalu bias secara ideologis dan terlalu hitam-putih dalam membaca Prabowo. Tetapi justru karena itu tulisan tersebut penting dibaca. Ia menunjukkan bagaimana dunia internasional mulai memandang Indonesia: bukan lagi sekadar demokrasi muda yang menjanjikan, tetapi negara besar yang sedang dipertaruhkan arah masa depannya.
Pius Lustrilanang
Aktivis dan mantan politikus Partai Gerindra.
TERPOPULER
