Harga Mobil Bakal Melonjak? Imbas Kebijakan Mendadak Tarif Global 10 Persen dari Presiden Trump

Suara.com - Presiden Donald Trump kembali mengguncang panggung ekonomi dunia. Usai kekalahan yang cukup telak di Mahkamah Agung Amerika Serikat, Trump langsung membalas dengan manuver mengejutkan: mengumumkan pemberlakuan tarif global sebesar 10 persen.

Langkah ini diambil sebagai tanggapan setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar tarif yang sebelumnya diberlakukan melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Alih-alih mundur, Trump justru menegaskan bahwa kebijakan perang dagangnya akan semakin agresif.

Skema Tarif Berlapis yang Mengancam Industri

Melalui unggahan panjang di media sosial pribadinya, Trump menyatakan bahwa tarif Section 232 dan Section 301 yang sudah ada saat ini akan tetap dipertahankan.

Lebih mengejutkan lagi, tarif global 10 persen yang baru diumumkan di bawah Section 122 ini akan dikenakan "di atas" tarif yang sudah berjalan.

Beban ganda ini diprediksi akan menghantam keras sektor manufaktur global. Sebagai contoh, tarif Section 232 selama ini sangat menyasar komoditas baja dan aluminium.

Jika tambahan tarif 10 persen ini benar-benar direalisasikan, biaya produksi industri besar—terutama otomotif—akan melonjak drastis dalam waktu singkat.

Trump juga menegaskan bahwa pemerintahannya sedang memulai serangkaian investigasi baru untuk melindungi Amerika Serikat dari praktik perdagangan luar negeri yang ia anggap tidak adil.

Kritik Pedas untuk Mahkamah Agung

Tidak hanya mengumumkan kebijakan ekonomi, Trump juga melontarkan serangan verbal yang sangat tajam kepada Mahkamah Agung AS.

Ia secara terbuka menyebut keputusan pembatalan IEEPA tersebut sebagai sesuatu yang "sangat mengecewakan".

Bahkan, Trump mengatakan dirinya merasa "malu pada beberapa anggota pengadilan" yang secara blak-blakan ia sebut sebagai "bodoh dan antek."

Lebih jauh, ia menuduh lembaga peradilan tertinggi di AS itu telah disusupi oleh kepentingan asing dan gerakan politik yang ia nilai "berisik dan menyebalkan."

Klaim Sepihak vs Fakta Data Ekonomi