-
UMP 2023 Kapan Diumumkan? Ketahui Jadwal Terbaru dari Kemnaker
Kementerian Ketenagakerjaan memperpanjang pengumuman penetapan besaran upah minimum (UMP) 2023 bagi masing-masing gubernur di Indonesia. Lantas UMP 2023 kapan diumumkan?
Selengkapnya -
Soal Kenaikan UMP DKI 2023 Masih Buntu; Pengusaha Minta 2,62%, Buruh 10,55%, Pemprov 5,6%, dan KADIN 5,11%
Usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang dilakukan secara tripartit masih menemui jalan buntu, dari masing-masing pihak masih belum menemukan kesepakatan.
Selengkapnya -
UMP Naik 10 Persen, Pengusaha Protes Keras
KADIN Indonesia menyambut baik kebijakan kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah di tengah lonjakan inflasi sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Selengkapnya -
Estimasi Besaran UMP 2023 di 34 Provinsi, Naik Maksimal 10 Persen
Apabila UMP 2023 di 34 provinsi Indonesia mengalami kenaikan 10 persen, maka berikut ini adalah estimasi angkanya.
Selengkapnya -
Disnaker Mulai Hitung UMP Bali 2023 Hari Ini
Ngurah Arda mengatakan bahwa bukan tidak mungkin nominal kenaikan saat perhitungan melebihi 10 persen.
Selengkapnya -
Dilarang Pemerintah, Pengusaha Jakarta Ngotot Ingin PP 36/2021 Jadi Acuan Penentuan Nilai UMP 2023
"Kami tetap berpedoman kepada peraturan yakni PP Nomor 36 Tahun 2021," kata Nurjaman.
Selengkapnya -
Simak! Aturan Penetapan UMP 2023 Mundur Sampai Batas Waktu Ini
Berikut penjelasan batas waktu aturan penetapan UMP 2023.
Selengkapnya -
Didemo Buruh Menolak UMP Sumsel Naik Rp27 Ribu, Wagub Mawardi Yahya Hanya Bisa Janji Ini
Ratusan buruh yang terdiri dari dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh menggelar aksi di kantor Gubernur Sumsel.
Selengkapnya -
Daftar UMP dan UMK Terendah di Indonesia Tahun 2022, Bakal Ada Kenaikan?
Berapa nilai terendah UMP dan UMK untuk wilayah Indonesia? Simak penjelasannya di sini!
Selengkapnya -
Alasan Pemerintah Batasi Kenaikan Upah 10 Persen pada 2023
Ketidakseimbangan antara kenaikan harga berbagai kebutuhan dengan upah minimum pada tahun ini membuat daya beli pekerja turun.
Selengkapnya -
Besok, Presiden KSPI Said Iqbal Bakal Temui Pj Gubernur Heru Budi Bahas UMP DKI 2023
"Pada hari Senin besok, saya akan sama Bung Andi Gani (untuk menemui Heru Budi)."
Selengkapnya -
Begini Penjelasan Disnakertrans Jabar Soal UMK 2023
Dia menjelaskan bahwa untuk angka-angka lebih jelasnya, pihaknya masih menunggu surat dari Menteri Ketenagakerjaan.
Selengkapnya -
Soal Upah Minimum 2023, Menaker Meminta Kepala Daerah Mengacu pada Permenaker No 18 Tahun 2022
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menetapkan upah minimum 2023 sesuai dengan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022.
Selengkapnya -
Upah Minimum Tahun 2023 Tidak Boleh Lebih dari 10 Persen, Simak Aturan Kemnaker Terbaru
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan Peraturan Menaker (Pemenaker) No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Satu di antara poinnya berisi aturan bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.
Selengkapnya -
PP 36 Tak Bisa Mengakomodasi Kondisi Sosial Ekonomi, Menaker Minta Tentukan UMP 2023 Pakai Permenaker 18 Tahun 2022
"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga."
Selengkapnya -
Sedang Dihitung, Heru Budi Pastikan Nilai UMP DKI 2023 di Atas Inflasi
Buruh minta Pj Gubernur DKI menaikan nilai UMP DKI tahun 2023 sebanyak 13 persen dari besaran 2022.
Selengkapnya -
Menolak UMP Sumsel Hanya Naik Rp27 Ribu, Ribuan Buruh Tagih Janji Gubernur Herman Deru
Buruh di Sumatera Selatan (Sumsel) menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) naik Rp27 Ribu.
Selengkapnya -
Sebut Pemprov DKI Tak Akan Pakai PP 36 Tentukan Nilai UMP 2023, Buruh: Semoga Ini jadi Jumat Berkah Bagi Kita Semua!
"Semoga ini adalah menjadi Jumat yang berkah bagi kita semua, berkah bagi buruh DKI dan seluruh rakyat di Indonesia," ucapnya.
Selengkapnya -
Jelang Penetapan UMP Jakarta 2023, Buruh ke Pj Gubernur DKI: Naikkan Upah Minimal 13 Persen
Buruh juga menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan alasan adanya ancaman badai resesi yang menghantui Indonesia.
Selengkapnya -
Geruduk Balai Kota, Massa Buruh Tuntut Pj Gubernur DKI Naikkan UMP 2023 Dan Tolak PHK Dengan Alasan Resesi
Buruh juga mendesak Pemprov DKI tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai dasar penentuan nilai UMP
Selengkapnya