TANTRUM - Inovasi pendanaan pembangunan kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 digagas oleh pemerintah setempat.
Tujuannya memperkut kualitas pola berencana yang makin kolaboratif dan berkonvergen antar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Melalui inovasi tersebut, alokasi dana di luar bagi hasil pajak atau retribusi untuk kabupaten dan kota pada tahun anggaran 2023 akan diselaraskan dengan target-target Pemda Provinsi Jabar," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja ditulis Bandung, Kamis, 26 Mei 2022.
Setiawan menuturkan berbagai kegiatan yang diusulkan di dalam kelompok pendanaan tersebut, baik bantuan keuangan atau hibah harus sesuai dengan target pemerintah.
Teknisnya dalam inovasi tersebut, Setiawan mengatakan pemeritah daerah di Jawa Barat mengirimkan proposal usulan kegiatan.
Nantinya, usulan kegiatan yang akan mendapatkan pendanaan dari provinsi itu dipresentasikan dan dinilai oleh tim juri independen.
"Tentu saja, tim juri ini akan melihat sejauh mana proposal yang mereka usulkan dari pendanaan ini. Dari proposal ini dengan berbagai kriteria, tapi intinya, dampak dan impak terhadap masyarakat ini harus betul-betul mengena," ucap Setiawan.
Setiawan berharap dengan cara seperti ini, otoritasnya berharap efektivitas pendanaan akan lebih efisien di lapangan dan sesuai dengan target yang diarapkan.
Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Sumasna menuturkan, kebijakan pendanaan kompetitif diberlakukan untuk membantu membangun tingkat kolaborasi dan konvergensi terhadap berbagai indikator pembangunan daerah yang dirasakan perlu peningkatan kualitas.
"Tercermin dari tiga tema besar pendanaan kompetitif untuk usulan perencanan tahun 2023 mendatang. Yakni pembangunan ekonomi, penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, serta optimalisasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup," sebut Sumasna.
Sumasna menyebut kolaborasi melalui pentaheliks ABCGM menjadi aktor penting dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat.
Kolaborasi yang dimaksud oleh Sumasna, adalah pelaksanaan proses planning (perencanaan), budgeting (penganggaran), implementation (implementasi), controlling (pengawasan), dan reporting (Pelaporan) dalam pembangunan Jawa Barat.
