Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Infomartika atau Kominfo pada Senin (24/10/2022) mengumumkan bahwa analog switch off atau ASO di Indonesia belum akan rampung pada 2 November 2022 seperti yang diatur dalam UU Omnibus Law.
Menteri Kominfo, Johnny G Plate, dalam jumpa pers di Kemenkopolhukam, mengatakan bahwa pada 2 November nanti sekitar 222 kabupaten/kota di Tanah Air yang menggelar ASO. Sisanya akan digelar bertahap, sesuai kesiapan masing-masing wilayah.
Dengan demikian industri penyiaran Indonesia - setidaknya Asia Tenggara - akan tertinggal jauh dan hanya setara dengan Myanmar. Bahkan Timor Leste, salah satu negara termuda di kawasan, sudah menggunakan siaran tv digital dan meninggalkan analog sejak 2021 lalu.
"Ini miris sekali. Pemerintah kita tidak punya wibawa di mata internasional, khususnya penyiaran. Di Asia Tenggara yang masih analog itu hanya Indonesia dan Myanmar," kata Bayu Wardhana dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran dan Aliansi Jurnalis Independen yang dihubungi Suara.com di Jakarta.
Ia mengatakan berdasarakan Kesepakatan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada 2006 telah disepakati bahwa seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, harus sudah hijrah ke tv digital pada 2015.
UU Omnibus Law sendiri mengatur bahwa ASO harus rampung pada 2 November 2022, dua tahun setelah undang-undang tersebut disahkan pada 2 November 2020.
"Kita terlambat beberapa tahun dan tidak jelas kapan akan pindah ke tv digital," kata Wahyu karena Kominfo belum menetapkan tenggat waktu baru ASO di seluruh Indonesia.
Sebelumnya Wahyu menegaskan bahwa pemerintah telah melanggar undang-undang karena gagal merampungkan ASO pada 2 November mendatang. Ia mengatakan pemerintah telah kehilangan wibawa dan legitimasinya karena melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri.
Meski demikian ia mengatakan UU Omnibus Law memang tidak mengatur tentang sanksi jika pemerintah melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Langgar UU Omnibus Law dalam Urusan TV Digital, Pemerintah Kehilangan Legitimasi
"Tetapi bisa saja jika ada yang mau menuntut ke pengadilan," ujar Bayu.
