Infografis
"Sebenarnya pihak pemenang seperti dalam Pilkada DKI itu adalah sebuah faksi oligarki politik di Indonesia yang telah memobilisasi sentimen populisme Islam," ujar Profesor Vedi.
Ia mengatakan, identitas politik Islam yang secara tradisi selalu berada di tengah pentas politik Indonesia selalu terfragmentasi atau terbelah-belah.
Karenanya, tidak pernah ada satu organisasi politik yang tunggal sebagai representasi keinginan ”umat”. Kata ”umat” sendiri diartikan Vedi sebagai terminologi pengganti ”rakyat” (the people) dalam skema pemikiran populisme.
Ketika kekuatan Islam politik tersebut terserak, massa pendukungnya menjadi sasaran empuk bagi kelompok atau elite untuk dimobilisasi demi kepentingan mereka sendiri.
Vedi menuturkan, mobilisasi politik identitas Islam yang terfragmentasi tersebut, mensyaratkan adanya kontroversi yang konstan sehingga upaya itu efektif serta berhasil.
"Kontroversi konstan ini membuat kepentingan oligarki yang kental serta sentimen keterpinggiran umat Islam bisa saling mendukung. Justru hal tersebut yang dilakukan Ahok saat itu, yaitu menyediakan kontroversi tersebut," terangnya.
Atas dasar argumentasi itulah, Vedi menilai kaum radikalis Islam bukan pihak yang menjadi pemenang dalam pilkada di ibu kota tersebut, “Lebih tepatnya, suatu bagian dari oligarki yang menang di Jakarta dengan menggunakan Islam,” imbuhnya.
Meski begitu, Vedi menegaskan penilaiannya itu tidak bisa diartikan situasi intoleransi yang berkembang di Jakarta maupun daerah lain di Indonesia merupakan fenomena wajar.
"Situasi seperti itu justru menunjukkan taktik tersebut (elite oligarkis memobilisasi sentimen Islam terpinggirkan) bisa berhasil dan mungkin akan kembali digunakan di masa depan,” tukasnya.
Baca Juga: Sudah Pilih Jokowi, Warga Tabanan Bali Tolak Sandiaga
Menurut Vedi, fenomena oligarkis memobilisasi sentimen Islam itu adalah dampak dari peningkatan “illiberalisme” demokrasi di Indonesia.
"Sebab, yang ada adalah sejenis demokrasi dan sejenis Islam yang kurang respek terhadap keberagaman sosial dan hak-hak minoritas," terangnya.
Konsep illiberalisme demokrasi sering pula disebut sebagai "demokrasi kosong", yakni sistem demokrasi yang meskipun melaksanakan pemilu, warga secara umum tidak mengetahui kegiatan para pemegang kekuasaan politik karena kurangnya kebebasan sipil.
***
Vedi R Hadiz adalah Direktur dan Profesor Studi Asia di Asia Institute dan Asisten Wakil Rektor Internasional, University of Melbourne Australia.
Dia sebelumnya adalah Profesor Asian Societies and Politics di Asia Research Centre Murdoch University. Ia juga Direktur Program Penelitian Indonesia. Vedi tercatat sebagai Future Fellow Dewan Riset Australia pada 2010-2014.
