alexametrics

Jhon Gobai: Penyebutan "Monyet Papua" Bagian dari Penjajahan Berkepanjangan

Arsito Hidayatullah | Erick Tanjung
Jhon Gobai: Penyebutan "Monyet Papua" Bagian dari Penjajahan Berkepanjangan
Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jhon Gobai (kiri) bersama rekannya. [Dok. pribadi]

Menurut Jhon Gobai, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), caci-maki rasialis seperti diteriaki "monyet" bukan kali pertama tapi sudah berulang kali terjadi.

Apakah selama ini diskriminasi serta persekusi terhadap mahasiswa Papua di banyak daerah kerap terjadi? Dan apakah itu spontan, ataukah terorganisir? Di pihak lain, ada yang mengatakan mahasiswa Papua tak bisa membaur. Benarkah?

(Itu) Sering (terjadi). Bahkan setelah kejadian di Surabaya, TNI, intel dan ormas juga mendatangi Asrama Papua, kos-kosan Papua di beberapa daerah, seperti Semarang, Jakarta, Jember, Bali, Bogor, dan Solo. Kelompok reaksioner itu kembali mengepung Asrama Papua Makassar pada 19 Agustus di sore hari.

Aparat TNI dan ormas itu meminta identitas para mahasiswa Papua tersebut, kemudian mereka dipaksa membuat surat pernyataan agar tidak boleh lagi berbicara Papua Merdeka. Bahkan untuk di Surabaya dan Malang, mahasiswa Papua disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa di kota itu aman-aman saja.

Apakah dengan demikian artinya, persekusi dan hinaan rasialis itu lantas malah mengukuhkan warga Papua untuk merdeka?

Baca Juga: Kisah Mahasiswa Papua di Jakarta: Kami Naik Angkot, Orang Tutup Hidung

Benar. Bahwa (buktinya) hari ini di beberapa daerah di Papua melakukan aksi, seperti Sorong, Kayumana, Fakfak, Nabire, Bintuni. Orang-orang di Papua sekarang melakukan aksi turun ke jalan. Mereka bahkan menulis "Kami monyet", "Segera lakukan referendum". Selain itu di Manokwari, Biak dan Sorong, sejak dua hari ini telah dikibarkan bendera Bintang Kejora.

Bagaimana Anda menilai kondisi Papua saat ini? Benarkah masih dalam kondisi keterjajahan? Bisa beri contoh?

Betul, Papua (sampai) sekarang masih terjajah. Pemerintah pusat di Jakarta selalu mengatakan kami orang Papua terbelakang, primitif, pendidikannya jauh tertinggal. Tetapi perlu diketahui, kami orang-orang Papua yang tinggal di sana terbelakang, itu karena tindakan pemerintah, penguasa. Bagaimana kami bisa berkembang, kalau setiap hari saudara-saudara kami di Papua sana hidup di bawah ancaman militer, diintimidasi, ditembak. Warga di desa-desa sekarang pergi ke kota, karena desa-desa dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit, tambang dan sebagainya. Sumber daya alam Papua dikeruk bertahun-tahun, sementara kami orang Papua dikekang, tidak didengar aspirasinya.

Jadi tuntutan kemerdekaan ini bukan karena peristiwa baru-baru ini, tapi sudah sejak lama kami perjuangkan. Sejak tahun 1965 kami sudah berjuang agar Papua menjadi bangsa yang merdeka dengan menentukan nasibnya sendiri. Jadi kami ingin segera dilakukan referendum; ini aspirasi warga Papua. Namun selama ini, aspirasi warga Papua itu selalu direspon dengan operasi militeristik. Tokoh-tokoh warga Papua yang berjuang ditembak dan ditangkap.

Kerusuhan di Manokwari Papua. (Dokumen Safwan Ashari Raharusun)
Suasana pasca-kerusuhan di Manokwari Papua, yang disulut persekusi dan kekerasan terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Jawa Timur sebelumnya. (Dokumen Safwan Ashari Raharusun)

Pemerintah belakangan sudah makin banyak melakukan proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Bagaimana penilaian Anda? Apakah menguntungkan rakyat atau bagaimana?

Baca Juga: Syaiful Arif: Pancasila Harus Dijadikan Pergulatan Intelektual!

Pembangunan infrastruktur, jalan dan sarana prasarana, itu tentu penting. Tapi infrastruktur itu sebenarnya untuk akses bagi pemodal dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanah Papua. Jadi pembangunan infrastruktur itu untuk kepentingan investor, bukan untuk warga Papua. Pelanggaran HAM, intimidasi, represivitas terhadap warga Papua, tidak bisa diganti dengan pembangunan infrastruktur itu. Mengenai pembangunan jalan dan sebagainya itu, tentu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Yang terpenting dari itu adalah hak warga Papua setara dengan warga Indonesia atau dunia lainnya, harus diberikan, termasuk hak politik.

Bagaimana soal status Otonomi Khusus yang sudah diberlakukan sejak lama? Menguntungkan rakyat, atau cuma segelintir elite Papua?

Status Otsus sudah 19 tahun di Papua. Otsus itu diberikan saat orang Papua meminta referendum pada tahun 2000. Ketika itu, Gus Dur bilang ke warga Papua yang demonstrasi, "Kalian pulang dulu". Lalu diberikan Otsus itu untuk meredam perjuangan warga. Jadi Otsus itu bukan permintaan warga Papua, itu pemberian pemerintah Jakarta. Memang, Otsus gagal di Papua, karena bicara Otsus kan bicara uang. Uang itu tidak tahu mengalir ke siapa, apakah (ke) birokrasi atau ke mana.

Bisa jelaskan apa yang menjadi dasar pemikiran bahwa kemerdekaan adalah satu satunya jalan untuk kemajuan (bagi warga Papua)?

Pertama, memang kemerdekaan itu harus diberikan untuk kemajuan bangsa Papua. Rezim yang berkuasa yang sudah berganti-ganti, sama saja, warga Papua tidak pernah bisa menentukan kehendak sendiri. Kedua, yang mengakibatkan Papua harus merdeka adalah pelanggaran HAM yang berkepanjangan. (Itu) Semakin membuat rakyat Papua tidak percaya pada Indonesia. Jadi pandangan orang Papua pada Indonesia itu adalah ABRI (militer). Terutama (dalam) hak kebebasan berpolitik dan berbicara, warga Papua tidak merdeka.

Apa arti cacian rasialis dan disebut "monyet" bagi orang Papua saat kejadian di Malang dan Surabaya?

Rasisme! Penyebutan "monyet Papua" merupakan bagian dari penjajahan yang berkepanjangan terhadap warga Papua. Penjajahan Indonesia telah mengakibatkan pembantaian terhadap orang Papua dalam rangkaian operasi militer pasca pendudukan kolonial. Penjajahan mengakibatkan orang Papua kehilangan sumber produksi; kekayaan alam diambil keluar oleh penjajah dan pemodal.

Komentar