Suara.com - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa pihaknya menghabiskan sekitar Rp3 triliun per tahun untuk mencetak uang kartal. Karena itu penggunaan transkasi non-tunai harus terus digiatkan ke seluruh lapisan masyarakat guna mencapai efisiensi anggaran.
"Setiap tahun BI mengeluarkan belanja sebesar Rp3 triliun untuk biaya mencetak, menyimpan, mendistribusikan, dan memusnahkan uang," kata Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran BI Yura Djalins di Jakarta, Senin (18/8/2014).
Dengan begitu, transaksi non-tunai diharapkan dapat menekan produksi uang kartal, sehingga Bank Sentral dapat lebih hemat dalam operasional. Selain itu, menurut Yusra, nilai transaksi yang dilakukan masyarakat harus memiliki basis data rekam yang memadai.
Data yang terekam tersebut, kata dia, dapat menjadi rujukan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat, dan sebagai refrensi perencanaan pembangunan.
Pada umumnya, data tersebut dapat menunjukkan daya beli dan kecenderungan belanja masyarakat, Hal tersebut, ujar dia, dapat menjadi rujukan yang dimanfaatkan berbagai pihak untuk menentukan daerah prioritas pembangunan, dan model pembangunan seperti apa yang dapat dikembangkan dari suatu daerah.
"Kalau tercatat, pemerintah bisa lebih mudah menentukan arah pembangunan yang tepat di satu wilayah," Dia juga menekankan transaksi non-tunai dapat menghindari potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU).Tindak pidana tersebut dapat terjadi, karena nilai transaksi nasabah tidak memiliki rekam data yang kuat.
"Oleh karena itu, kita harus lebih banyak menggunakan transaksi non-tunai," ujarnya.
Tiga bank BUMN, Bank Mandiri, BNI, dan BRI pada Senin (18/8) mengkonsolidasikan penggunaan mesin perekam data (electronic data captured/EDC Link) secara bersama-sama, sebagai alat transaksi nasabah non tunai secara keseluruhan ke tiga bank tersebut.
Konsolidasi atau "sharing" alat EDC tersebut, diperkirakan akan meningkatkan jumlah mitra bisnis EDC.Tiga Bank plat merah itu juga akan menerima transaksi non-tunai dari estimasi 50 juta nasabah yang terdaftar sebagai nasabah tiga bank plat merah itu.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo sebelumnya mengatakan, dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik masyarakat Indonesia masih rendah. Padahal, Indonesia, dengan kondisi geografis dan jumlah populasi yang cukup besar, sangat membutuhkan perluasan akses layanan sistem pembayaran, katanya. (Antara)
