Jokowi Harus Bisa Yakinkan PDIP Kenaikan BBM untuk Kebaikan Publik

Suara.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menilai Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat meniru langkah mantan Presiden Argentina Carlos Menem dalam hal inkonsistensi kebijakan pemerintahan, terutama menyangkut masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Mantan Presiden Argentina Carlos Menem pernah dalam kampanyenya mengatakan tidak akan menjual BUMN-nya, dan tidak akan menambah utang luar negeri. Tapi begitu terpilih, kebijakannya justru semua terbalik, dia melakukan privatisasi BUMN, dan ini secara politik memang hancur, tapi dia berhasil membuat ekonomi Argentina maju," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di Jakarta, Senin, (1/9/2014)

Kuskridho mengisahkan, meskipun harus mengambil keputusan menjual perusahaan BUMN Argentina dan menghancurkan janji politiknya, apa yang dilakukan Carlos Menem itu justru mampu menekan angka pengangguran dan yang bersangkutan terpilih kembali pada periode selanjutnya.

Menurut dia, Jokowi juga bisa melakukan hal serupa dalam hal rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, meskipun PDIP (partai di mana Jokowi bernaung) dulu kerap menolak rencana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Maka menurut saya kalau pun PDIP berpindah posisi (menjadi setuju atas kenaikan harga BBM bersubsidi), maka PDIP harus meyakinkan hal itu semata-mata untuk kebaikan publik," ujar dia.

PDIP, kata dia, harus mempersiapkan argumen yang rasional dan dapat diterima publik, serta membuktikan kinerja pemerintahan Jokowi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kalau didiamkan saja, istilahnya pagi tahu, sore tempe atau pagi bilang A, sore bilang B, itu akan merepotkan," kata dia.

Sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo disebut-sebut telah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir masa pemerintahannya untuk menghemat anggaran negara.

Namun Presiden Yudhoyono tidak melakukan itu dengan pertimbangan saat ini rakyat sudah terbebani dengan rencana kenaikan harga bahan bakar gas 12 kilogram dan kenaikan tarif dasar listrik.

Presiden Yudhoyono menyerahkan keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada pemerintahan Jokowi. Sedangkan partai pengusung Jokowi yakni PDIP terkenal kerap menolak rekenaikan harga BBM bersubsidi pada era pemerintahan Yudhoyono. (Antara)