Pemerintah Diminta Pekerjakan Tenaga Lokal di Proyek Kereta Cepat

Suara.com - Presiden RI Joko Widodo telah meresmika proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Hal ini diketahui setelah Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (21/1/2016) lalu.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK apabila proyek ini terus dijalankan untuk bisa melibatkan tenaga lokal. Ini perlu ditegaskan dalam kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan investor asal China.

"Seharusnya investasi asing digunakan untuk bangsa kita, agar orang Indonesia bisa bekerja. Jangan kita investasi dari luar, yang kerja orang luar juga," kata Refrizal ketika diskusi bertajuk 'Dibalik Proyek Kereta Cepat' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).

Selain itu dikesempatan yang sama Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga menyatakan pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung yang dikerjakan oleh China ini akan dilakukan dengan satu paket. Atau dengan kata lain pekerja kasanyapun pun akan berasal dari luar.

Itu sebabnya Agus meminta kepada pemerintah untuk benar-benar memerhatikan kesepakatan yang dibuat dengan China soal tenaga kerja yang akan dipekerjakan.

"Yang boleh masuk di sini tenaga ahli saja, dan bukan tenaga kasar, tenaga kasarnya harus orang kita jangan semuanaya diajak 1 paket," jelas Agus.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Kamis(21/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.

Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun.

Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.

Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.