Pemerintah pusat masih membahas secara matang rencana pembangunan jalur kereta api khusus penumpang di Provinsi Kalimantan Timur.
"Untuk membangun transportasi massal yang murah dan berjangka panjang, perencanaannya tidak bisa terburu-buru, makanya hingga kini kami dan pusat sering melakukan koordinasi," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Hafiz Lahiya di Samarinda, Minggu (26/6/2016).
Ia mengaku, pihaknya dengan Kementerian Perhubungan sudah dua kali menggelar Focus Group Discution (FGD) khusus membahas rencana pembanguna jalur rel kereta api penumpang di wilayah selatan dan utara Kaltim.
Dua kali FGD itu digelar di Jakarta untuk menentukan trase jalur kereta api, terutama untuk trase Kabupaten Tanjung di Kalimatan Selatan, menuju Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajaman Paser Utara di Provinsi Kaltim.
Untuk rute arah Kaltim mulai dari trase Tanjung - Paser - Balikpapan diperkirakan memiliki jalur sepanjang 233,7 kilometer (km). Sementara potensi angkutan penumpang diperkirakan mencapai 456.100 orang per tahun.
Kemudian perkiraan angkutan barang untuk rute tersebut mencapai 24.787.900 ton per tahun, sedangkan perkiraan kebutuhan pembiayaannya mencapai Rp31,09 miliar.
Sedangkan untuk jalur Balikpapan - Samarinda yang sepanjang 89,2 km diperkirakan menelan biaya sebesar Rp7,86 miliar, potensi penumpang sebanyak 508.903 orang per tahun, dan potensi barang mencapai 25.223.855 ton per tahun.
"Pembangunan jaringan kereta api untuk menghubungkan semua kawasan di Kalimantan merupakan program pusat, sehingga pendanaannya juga dari APBN. Kami di daerah hanya memfasilitasi dan mendukung pelaksanaannya," ucap Hafiz.
Perencanaan trase rel kereta api dilakukan beberapa tahap yang dimulai 2015, yakni tahap per kawasan mulai dari perbatasan Kalsel-Kaltim, hingga Kaltim-Kaltara sampai pada akhirnya pada 2020 ditargetkan terhubung.
Tahap pertama yang dikerjakan adalah trase dari Kabupaten Tanjung di Kalsel untuk menghubungkan Tana Grogot, Kabuaten Paser di Kalimantan Timur sepanjang 150 km.
Pada 2017 hingga 2018 dilakukan pembebasan lahan agar bisa dilakukan pekerjaan lanjutan, yakni pemasangan konstruksi mulai 2018 hingga 2020 dengan dana dari APBN melalui pola multiyears contract atau kontrak tahun jamak.
Untuk pembangunan konstruksi dan sarana di jalur Tanah Grogot - Balikpapan diperkirakan lebih cepat, yakni dilakukan pada 2017 dan 2018. Untuk konstruksi dari dana APBN dengan pola kontrak tahun jamak 2018 hingga 2020.
"Sedangkan untuk pembangunan sarana, dananya dari Kementerian Perhubungan dan BUMN atau BUMD, setelah itu dilanjutkan ke jalur Balikpapan - Samarinda," katanya. (Antara)
TERPOPULER
