Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan menyelenggarakan kegiatan “Indonesia Dialogue” di Hotel Morosani Schweizerhof, Davos, Swiss pada Rabu (18/1/2017). Kegiatan yang merupakan bagian dari Indonesia Night tersebut dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari CEO dan pimpinan perusahaan maupun pejabat tinggi Pemerintahan lain. Di antaranya hadir Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia kemudian Menteri Kerjasama Internasional Mesir.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2017 yang tahun ini mengangkat tema “Responsive and Responsible Leadership”. Untuk menyelaraskan tema tersebut, Indonesia berinisiatif untuk mengangkat tema “The Business Implication of Jokowi’s Mindset Revolution”. Indonesia Night terdiri dari dua kegiatan utama yaitu diskusi panel Indonesia Dialogue dan kegiatan networking Indonesia Night.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dengan panelis antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Anthony Fernandes (CEO Air Asia), Kartika Wirjoatmodjo (CEO Bank Mandiri) dan John Riady (Executive Director Lippo Group). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong didaulat menjadi moderator dalam forum tersebut.
Dalam sambutannya Menteri Perdagangan membuka Indonesia Dialogue dengan menyampaikan visi besar dalam revolusi mental Pemerintahan Jowowi melalui beberapa hal antara lain pentingnya Indonesia yang berdaya saing melalui integrasi dengan perekonomian global (Global Value Chain). “Ini dilakukan melalui paket-paket kebijakan ekonomi seperti perbaikan sektor infrastruktur, penyederhanaan perijinan usaha, pengurangan biaya usaha sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih menarik dan diharapkan setidaknya dapat mencapai target peringkat 40 dalam peringkat kemudahan usaha dari Bank Dunia,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam sambutannya.
Sementara Menteri Perindustrian selaku panelis pertama menyampaikan gagasan revolusi mental Pemerintahan Jokowi yang salah satunya mengedepankan pendidikan sebagai salah satu perhatian utama termasuk di dalamnya pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka mendukung Industrialisasi 4.0 di Indonesia dengan target 1 juta tenaga kerja terlatih pada tahun 2019. “Untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan dunia usaha, baik dari dalam dan luar negeri,” kata Airlangga.
Anthony Fernandes, CEO Air Asia Group menambahkan tentang pentingnya kepemimpinan untuk bisnis di masa yang akan datang. “Presiden Jokowi dianggap memiliki pendekatan yang berbeda dan dapat memahami kebutuhan dunia usaha secara tepat, sehingga dukungan yang diberikan dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk lebih berkembang,” jelas Tony Fernandez.
Sedangkan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menggarisbawahi dukungan Pemerintahan Jokowi bagi keterlibatan dunia usaha, termasuk di dalamnya sektor perbankan dalam pembangunan. Sebagai contoh adalah partisipasi dunia usaha bersama Pemerintah dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit listrik, bandara dan pelabuhan. “Sektor kelistrikan diprediksi menjadi sektor utama yang banyak dibutuhkan Indonesia. Ini menciptakan peluang yang baik bagi dunia usaha dan perbankan. Selain itu, Pemerintah dinilai memiliki perhatian bagi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan,” imbuh Tiko sapaan akrabnya.
Pembicara terakhir John Riady, Executive Director Lippo Group, membandingkan terpilihnya Pemerintahan Presiden Jokowi dan apa yang terjadi di Amerika Serikat dimana Pemerintahan saat ini terpilih karena masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan perubahan yang fundamental pada berbagai aspek. “Hal ini menciptakan tantangan bagi Pemerintahan Jokowi dan peluang tersendiri untuk perbaikan kondisi perekonomian, terutama dengan adanya dukungan dari sebagian anggota kabinet pemerintahannya yang berlatar belakang dunia usaha,” ungkap John.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa pengusaha yang telah mengembangkan bisnisnya di Indonesia sejak lama menyatakan apresiasinya pada Pemerintah dan meminta dukungan bagi pengembangan bisnis selanjutnya yang diyakini memiliki peluang besar di Indonesia. Sektor Public-Private Partnership (PPP) di sektor infrastruktur termasuk infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu peluang tersebut. Selain itu, integrasi ASEAN ke depannya menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah dan dunia usaha baik dalam dan luar negeri.
TERPOPULER
