Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km dalam waktu 5 tahun tersebut tidak mudah. Namun ia optimis target tersebut dapat dicapai melalui berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah melalui kerjasama antar sektor.
Dalam rangka mendapatkan kepastian ketersediaan lahan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan instansi terkait. "kita duduk bersama, bila pemilik lahan tidak menerima besaran ganti rugi dapat mengajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memutuskan dalam waktu 14 hari, jadi ada kepastian," kata Arie di Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Dari sisi pendanaan, penggunaan mekanisme dana talangan dari BUJT jalan tol turut mempercepat pengadaan tanah. "Dengan adanya mekanisme dana talangan, begitu harga disepakati BUJT dapat langsung membayar dan dana talangan BUJT tersebut dapat diajukan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk diganti," kata Arie.
Diketahui bahwa dana talangan dari LMAN yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp 15,75 triliun. Sedangkan dana talangan LMAN tahun 2017 sebesar Rp 20 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan lahan jalan tol sebesar Rp 13 triliun, sementara sisanya untuk pelabuhan, kereta api dan lainnya.
Inovasi lain untuk mempercepat pembangunan jalan tol, kata Arie yakni untuk ruas tol yang tidak menarik bagi investor, seperti tol di Sumatera, pelelangannya digabungkan dengan lelang ruas tol yang di tawarkan di pulau Jawa yang lalu-lintas hariannya sudah tinggi. "Dalam lelang pembangunan jalan tol di pulau Jawa, kita syaratkan dalam klausul lelangnya adalah berapa panjang jalan tol yang akan dibangun di Sumatera. Sehingga semua bisa dibangun dengan baik,” tambah Arie.
Skema penggabungan atau bundling jalan tol juga bisa digunakan untuk memecahkan beberapa masalah pembangunan infrastruktur sekaligus. "Misalkan saja rencana pembangunan jalan Tol Semarang-Demak, kita punya problem banjir Semarang, sehingga jalan tol-nya kita geser ke utara, dan konstruksinya akan dibangun juga berfungsi sebagai pengendalian banjir. Sehingga pengentasan kemacetan, pengendalian banjir dan pengembangan wilayah yang tadinya wilayah kumuh karena kebanjiran menjadi satu, itu yang kami dorong,” tambah Arie.
