Koordinator Front perjuangan Rakyat (FPR), Rudi B Daman, mengatakan Kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence ke Indonesia pada 19-20 April 2017 merupakan usaha imperialis AS untuk semakin mengokohkan dominasi dan kontrolnya terhadap Indonesia serta regional Asia Pasifik. Pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kelanjutan Kemitraan Strategis AS-Indonesia (yang pernah ditandatangani di tahun 2015) hanya bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang harus patuh terhadap dikte ekonomi, politik, dan keamanan imperialis AS.
"Krisis ekonomi global yang semakin memburuk akibat sistem dalam kapitalis global menjadikan imperialis AS menjadi semakin agresif untuk menguasai teritori bagi penguasaan bahan mentah (raw materials), menjalankan politik upah murah bagi pekerja, penguasaan pasar dan jalur perdagangan, dan perluasan kontrol militernya di seluruh negeri," kata Rudi dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Krisis ini menjadikan Rusia dan Cina dipandang imperialis AS sebagai ancaman dominasi dan pengaruhnya di dunia. Saat ini AS semakin meningkatkan agresi dan intervensi militernya di dunia agar dapat di bawah kontrol dan dominasinya.
Dalam seminggu terakhir April 2017 ini, AS memprovokasi agar pecah perang di Semenanjung Korea dengan isu uji coba peluncuran senjata nuklir oleh Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK). Maksud provokasi ini adalah menundukkan negeri dan rakyat Korea di bawah kontrol sepenuhnya AS.
Indonesia menjadi negeri penting bagi politik Asia Pivot (Poros Asia) imperialis AS untuk mendukung politik AS agar memudahkan kontrol regional dan keamanan.
"Semuanya bertujuan bagi keuntungan ekonomi, keuangan, dan perdagangan imperialis AS. Mike Pence memastikan Indonesia bisa mengikuti dikte AS sepenuhnya sesuai dengan ambisi keras rejim Donad Trump yang akan menguatkan dominasi AS di kawasan. Jelas, kedatangan Mike Pence akan menjadikan malapetaka lebih besar khususnya bagi rakyat Indonesia," jelas Rudi.
Rakyat Indonesia akan dituntut untuk menanggung beban krisis imperialis AS dengan meningkatkan penghisapan dan penindasan. Pemerintah sendiri melayani skema neo-liberal imperialis AS dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015 yang terdiri 14 jilid. Paket kebijakan tersebut hakekatnya mengintensifkan perampokan terhadap kekayaan alam, perampasan upah atau pendapatan rakyat, dan pasifikasi (pembodohan dengan menumbuhkan sikap pasif) terhadap rakyat Indonesia melalui kemudahan masuknya investasi atau import kapital asing ke Indonesia.
Dalam soal PT Freeport Indonesia, negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat sesungguhnya tidak mendasarkan kepentingan dan aspirasi demokratis rakyat, khususnya rakyat Papua. Pemerintah Indonesia hanya menebar sikap nasionalisme palsu dibalik negosiasi yang seakan-akan tampak alot karena Indonesia tidak bersikap tegas menghentikan seluruh perpanjangan kontrak PT Freeport (yang berakhir tahun 2021). "Ini artinya, terus memperpanjang perampokan kekayaan alam dan perampokan terhadap rakyat," tutur Rudi.
Rudi menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam perjuangan Anti-Imperialis AS tanpa henti dan seluruh kebijakan pemerintah (ekonomi, politik, kebudayaan, dan keamanan) yang merupakan implementasi skema neo-liberal dan neo-fasis imperialis Amerika Serikat yang ingin mengokohkan dominasi dan kontrolnya terhadap rakyat Indonesia.
Baca Juga: Jangan Biarkan Menteri ESDM Sendirian Hadapi Freeport
