Banjir Kritik Soal Utang Membengkak, Ini Jawaban Darmin Nasution

Adhitya Himawan | Dian Kusumo Hapsari
Banjir Kritik Soal Utang Membengkak, Ini Jawaban Darmin Nasution
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. [Dok Kemenko Perekonomian]

Utang pemerintah sampai dengan akhir Februari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun.

Suara.com - Utang pemerintah sampai dengan akhir Februari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun. Realisasi utang pemerintah pusat tersebut naik signifikan sebesar Rp76,14 triliun dibanding capaian per akhir Januari lalu yang sebesar Rp3.958,66 triliun.

Nilai utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun ini setara dengan 29,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, meningkatnya karena simpanan (saving) Indonesia tidak cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Menurut Darmin, pemerintah sampai saat ini secara intensif telah menjelaskan kepada masyarakat teekait penggunaan penarikan utang tersebut.

“Kita sudah jelaskan semuanya mengenai utang. Bahwa kita itu, memang perlu membangun infrastruktur ya kan. Kita saving-nya tidak cukup tinggi sehingga kita perlu dana. Itu juga bukannya sesuatu yang berlebihan di luar kontrol karena rasio utang kita terhadap PDB-nya masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain," kata Darmin saat ditemui di kantirnya, Kamis (22/3/2018).

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan, untuk pembangunan infrastruktur membutukan waktu yang lama sehingga memang masyarakat tidak bisa secara langsung merasakan manfaatnya dari pembangunan tersebut.

“Kan ada prosesnya, tidak bisa dong sehari jadi, tidak mungkin. Memang persoalannya kan membangun itu bukan setahun dua tahun. Dia itu membangun waduk bisa bertahun-tahun sehingga pengeluarannya sudah terjadi, tapi hasilnya belum dapat. Kenapa karena infrastruktur nya belum selesai tapi berjalan," tegasnya.

Selain itu, dalam waktu dekat akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait pembangunan infrastruktur baik yang sudah selesai atau masih dalam proses pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar, tidak ada lagi perdebatan peningkatan utang tidak produktif.

"Dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Presiden mengenai perkembangan infrastruktur strategis. Supaya jelas ada berapa yang sudah selesai, ada berapa yang sedang dibangun. Ada berapa itu jumlah dan nilainya loh," jelasnya.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat total utang Indonesia hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan swasta.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran bukan untuk kegiatan produktif, sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS