Suara.com - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan, perjanjian perdagangan bebas senilai miliaran dolar dengan Indonesia akan ditandatangani tahun ini, meski Indonesia marah dengan langkah Canberra untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel.
“Sudah ada komunikasi langsung antara saya dengan Presiden Joko Widodo serta antara kedua menteri luar negeri serta menteri perdagangan kami," kata Morrison kepada wartawan di Canberra, Rabu (17/10/2018).
Pada Selasa (16/10), Morrison secara mengejutkan menyatakan bahwa Australia tengah mempertimbangkan memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Morrison menyatakan, pertimbangkan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai.
Jika terjadi, langkah tersebut secara politik menunjukan Australia mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Kota suci tiga agama itu menjadi sumber konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama ini, di mana kedua negara sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka.
Morrison, yang akan menjalani pemilu penting pada hari Sabtu untuk menentukan apakah pemerintahnya mempertahankan kursi mayoritas, mengatakan pemerintahnya yakin Indonesia akan menghormati komitmen terhadap kesepakatan senilai lebih dari 16 miliar Dolar Australia (Rp 173 triliun).
"Sudah ada komunikasi langsung antara saya dan presiden (Indonesia) dan menteri luar negeri serta menteri perdagangan," kata Morrison.
"Menteri Perdagangan Indonesia telah menjelaskannya dengan sangat jelas dalam informasi yang disampaikan pada publik bahwa ini bukan hal yang menjadi masalah bagi mereka," katanya lebih lanjut.
Perjanjian kerja sama yang telah diproses hampir selama satu dekade itu menawarkan Australia sebuah kesempatan untuk meningkatkan ekspor pedesaan yang mendominasi perdagangan dua arah.
Indonesia merupakan importir utama gandum dan daging sapiyang membeli komoditas pertanian Australia senilai lebih dari tiga miliar Dollar Australia pada tahun 2017, demikian menurut data pemerintah.
TERPOPULER
