REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI Arteria Dahlan ikut bersuara soal kasus yang dihadapi Garuda Indonesia. Terutama soal dugaan rangkap jabatan oleh jajaran direksinya.
Menurutnya, jajaran direksi Garuda Indonesian dianggap telah mencoreng nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan adanya kasus-kasus yang dihadapi.
"Bayangkan kita semua dipaksa untuk menerima fakta bahwa Menteri BUMN, Petinggi BUMN selevel direksi seolah-olah tidak mengerti dan tidak memahami UU Larangan Monopoli dan praktik Persaingan Usaha yang tidak Sehat," ujar Arteria dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/7/2019).
Menurut Arteria, saat masyarakat telah dipaksa untuk terima fakta bahwa rangkap jabatan suatu hal yang biasa saja dan rangkap jabatan didasari untuk Penyelamatan Aset Negara.
"Suatu pernyataan sesat, miskin logika dan nalar sehat manusia pada umumnya. Mereka sama sekali tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial atas jerit tangis rakyat yang membutuhkan transportasi murah. Terlebih disampaikan saat rakyat bertanya-tanya apakah ada praktik kartel pada Garuda Group yang berpengaruh pada tingginya harga tiket," tutur dia.
Maka dari itu, Arteria meminta para jajaran direksi Garuda Indonesia Dicopot dari jabatannya. Hal ini, kata dia, karena para direksi tidak peka dengan kondisi yang ada, khususnya terkait dengan tingginya harga tiket.
"Seandainya Garuda terbukti melakukan pelanggaran, saya mohon tidak hanya Meneg BUMN dan para direksi saja yang mundur, kalau perlu mereka semua diproses hukum sebagai pelaku kriminal, dan dimasukkan saja delik pidana dalam jabatan," kata dia.
"Mereka tidak layak menjadi etalase negara di sektor pelayanan publik dan menjadi negative point pak Jokowi dari sisi pelayanan publik di sektor transportasi udara atau penerbangan," imbuh Arteria.
Luhut Ungkap 'Dosa-dosa' Garuda Indonesia
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Garuda Indonesia memang selalu dirundung masalah. Sehingga, pihaknya tak heran dengan masalah yang sekarang dihadapi Garuda Indonesia.
Menurut Luhut terdapat lima masalah yang dihadapi maskapai pelat merah tersebut.
"Garuda ini memang punya masalah dari masa lalu. Masalah (pembelian) pesawat harganya tidak benar, kemudian masalah inefisiensi, kemudian masalah minyak, PPh, dan seterusnya," katanya di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Berikut lima masalah Garuda Indonesia versi Luhut:
1. Mark Up Pembelian Harga Pesawat
Manajemen Garuda Indonesia pernah menggelembungkan harga (mark up) pembelian pesawat. Hal itu terjadi pada 1988-1992 saat membeli pesawat Airbus A330-300.
TERPOPULER