- Debitor diberi kesempatan menjual sendiri barang jaminan;
- Penjamin hutang diberi kesempatan melakukan penebusan;
- Kemungkinan diberi fasilitas restrukturisasi oleh Penyerah Piutang, setelah pengurusan piutang ditarik dari PUPN terlebih dahulu.
Selain pendekatan non-eksekusi, PUPN/DJKN memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan Barang Jaminan.
Kewenangan lain yang dimiliki PUPN/DJKN dalam penagihan piutang negara yaitu melalui:
Pencegahan bepergian ke luar negeri dan juga pemblokiran harta kekayaan lain, termasuk pemblokiran dan penyitaan rekening di bank; serta Paksa Badan.
