Suara.com - Komisi IV DPR-RI meminta agar realokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 difokuskan pada program yang mendorong peningkatan produksi pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan di tengah adanya pemangkasan anggaran Kementan.
Anggaran Kementan diketahui dipangkas sebesar Rp 6,33 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, dari Rp 21,84 triliun menjadi Rp 15,51 triliun.
"Kegiatan harus fokus pada peningkatan produksi dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional," ujar Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Sudin, dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (8/2/2021).
Adapun tujuan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran adalah untuk menyusun rencana kerja yang lebih mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan produksi di tingkat petani, sekaligus bertujuan memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat secara umum.
Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar menggembar-gemborkan pengembangan lumbung pangan atau food estate diberbagai wilayah di Indonesia untuk menekan biaya logistik yang timbul.
Namun, perlu diingat, kesuksesan pengembangan lumbung pangan atau food estate seluas 62 ribu hektare di beberapa daerah di Indonesia perlu perhitungan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak.
"Katakanlah, kalau Kalimantan Tengah produksinya sukses, misalnya 1 hektare (menghasilkan) 5 ton. Terdapat berapa juta ton gabah atau padi, mau di bawa ke mana?" ujar Sudin.
Menurut Sudin, akses transportasi yang belum memadai di Kalimantan Tengah, bisa menjadi pengganjal distribusi hasil pangan.
"Berapa ongkos dari lokasi ke pelabuhan, dari pelabuhan ke Pulau Jawa? Kenapa Pulau Jawa karena pangsa pakan terbesar adalah Pulau Jawa. Tidak mungkin di bawa ke Sulawesi karena Sulawesi sudah sangat bagus pertaniannya," katanya.
Sudin melanjutkan, untuk food estate di Sumatera Utara, tepatnya di Humbang Hasundutan, distribusinya dapat dilakukan dengan mengutamakan daerah di Pulau Sumatera. Selain dekat, akses transportasi menuju provinsi lain di pulau Sumatera juga sudah cukup baik.
"Dari Sumatera Utara, 30 ribu (hektare) mungkin masih bisa dibawa ke Aceh, Padang, Medan itu wilayah dekat. Tapi kalau dari Kalteng, itu sangat sulit transportasinya. Jangan sampai biaya angkutnya memakan harganya lebih dari 25 persen. Kalau 10 persen, itu masih wajar," ucapnya.
Maka dari itu, DPR meminta kepada Kementan untuk merealisasikan program pemberian bantuan kepada petani, seperti benih, alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dilakukan secara akuntabel dengan proses yang transparan dan berdasarkan kebutuhan petani di masing-masing wilayah.
Kementan pun diminta untuk segera memberikan dokumen perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementan kepada Komisi IV untuk bisa diawasi pelaksanaannya.
"Dokumen itu akan jadi acuan kita bersama dalam rangka peningkatan produksi pangan dan komoditas pertanian," pungkas Sudin.
TERPOPULER
