Kebijakan Industri Hasil Tembakau Dinilai Makin Memberatkan Pengusaha

“Terkait Pempov DKI, terlepas dari baik atau buruk kebijakannya, jika Sergub 8/21 diterbitkan atas inisiatif, dorongan, atau permintaan pihak asing, kemudian tanpa masuk dalam Musrenbang dengan DPRD DKI, termasuk dalam kategori intervensi,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman menambahkan, regulasi atau kebijakan tentang sektor IHT sangat dilematis baik dari segi fiskal maupn non fiskal.

“Perlu digaris bawahi bahwa rokok itu legal. Seharusnya pemerintah itu fokus pada regulasi pengendalian bukan pelarangan agar selaras dengan mewujudkan regulasi yang berdaya saing, jika melihat isi dari Sergub DKI maka fokusnya di pelarangan,” kata Herman.