Suara.com - Serikat buruh ataupun serikat pekerja sebagai salah satu wadah dan kendaraan para buruh untuk mencapai kesejahteraan, harus memperluas perspektif dan gerakan perjuangannya pada tataran politik yang didasari pada nilai-nilai kebangsaan.
Sebab, kesejahteraan buruh tidak akan tercapai hanya dengan kenaikan upah semata. Namun, harus diiringi dengan penguatan industri nasional, kemandirian ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia (SDM) buruh itu sendiri.
Hal itu disampaikan Program Officer Labor Institute Indonesia, Ulfa Ilyas dalam diskusi bertajuk 'Solusi Kebangsaan Gerakan Buruh Indonesia' yang diadakan Labor Institute Indonesia bersama serikat-serikat buruh di Jakarta.
Hadir para pimpinan serikat buruh/serikat pekerja diantaranya perwakilan dari KSBSI, KASBI, KPSI, SBSI 92, KBMI, KSPSI, KPBI, GSBI, SPN, FSB Garteks, PPMI, Aspek Indonesia, SPN, SPSI, FNPBI, SBMSK dan FSPM.
"Kami berharap gerakan buruh tidak berhenti pada gerakan di jalanan saja. Namun dilengkapi dengan gerakan pemikiran yang menelurkan konsep-konsep yang lebih matang,” kata Ulfa.
Menurut Ulfa, perspektif kebangsaan harus diusung oleh gerakan buruh. Sehingga tidak terjebak pada masalah-masalah normatif yang selama puluhan tahun tidak mendapatkan solusi yang tepat.
"Gerakan buruh harus menjadikan isu kebangsaan menjadi salah satu landasan perjuangan," tegasnya.
Ulfa menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan ide-ide kebangsaan para pimpinan serikat buruh atas berbagai persoalan bangsa, terutama masalah keternagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
"Materi-materi tersebut nantinya akan diberikan kepada para kandidat, baik dari kalangan buruh maupun kalangan umum yang akan maju dalam kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, sebagai bahan untuk membuat kebijakan di masa yang akan mendatang," tuturnya.
Baca Juga: BSU Tahap Akhir! Penyaluran di Jawa Barat Diklaim Terhambat
*Aspirasi dari Para Pimpinan Serikat Buruh/Pekerja*
Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto sepakat kaum buruh harus terus konsisten berjuang tidak hanya di jalanan tapi juga di dalam sistem atau melalui parlemen.
"Karena bertahun-tahun turun ke jalan hasilnya hanya parsial alias kecil" kata Dedi.
Hal senada juga disampaikan Ketum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Lukman Hakim. Menurutnya, gerakan buruh harus mengambil peran yang lebih luas dan dalam pada tataran pembuatan kebijakan.
Sementara Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (KSPSI), Jumhur Hidayat menyatakan ekonomi yang harus dibangun di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Kemudian, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Sunarti menekankan persatuan yang harus terus digalang.
