Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.798.000
Beli Rp2.660.000
IHSG 6.969,396
LQ45 677,179
Srikehati 334,465
JII 451,232
USD/IDR 17.370

Presiden Target 2024 Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen, DPR: Harus Optimis

Iwan Supriyatna | Suara.com

Senin, 23 Januari 2023 | 14:51 WIB
Presiden Target 2024 Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen, DPR: Harus Optimis
Warga beraktifitas di salah satu pemukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Komitmen Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem terus digalakan. Kali ini, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di tahun 2024.

Menanggapi komitmen Presiden Jokowi, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengatakan, komitmen Presiden ini menjadi pelecut bagi semua kepala daerah untuk serius menangani masalah kemiskinan di daerah masing-masing, serta harus optimis bisa menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di 2024.

“Kalau optimis memang kita harus optimis, tetapi yang penting seperti yang berulang-ulang saya katakan, yang harus kita lakukan adalah melakukan validasi, validasi data kemiskinan PTKS,” kata Maman kepada wartawan, Senin (23/1).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, langkah pertama yang harus dilakukan oleh para kepala daerah adalah memvalidasi data agar setiap kebijakan yang dilakukan efektif. Dengan validasi data yang baik, maka target untuk menurunkan angka kemiskinan bisa terjadi di tahun 2024.

“Nah setelah data itu bisa diperoleh maka kita harus bikin skema pengentasan kemiskinan yang efektif tidak hanya dengan program-program tetapi harus program terpadu. Sehingga misalkan target dalam satu tahun ada 10 juta orang miskin bisa kita entaskan, itu bisa tercapai,” ucapnya.

Berdasarkan data yang akurat, maka kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim bisa terealisasi, dan setelah itu dilanjutkan dengan penanganan stunting. Lewat validasi data, pemerintah juga bisa memetakan lokasi-lokasi yang tergolong miskin ekstrin, dan bisa ditangani dengan baik.

“Iya, jadi semua kita prioritasnya adalah kemiskinan ekstrem setelah itu stunting. Nah kita harus jelas dulu yang miskin itu di mana saja, siapa saja, kalau data PTKS itu sudah jelas. Nah tinggal programnya, bukan hanya program parsial tetapi harus program yang terpadu,” ujarnya.

“Misalnya Rutilahu sekarang sudah berubah jadi rumah sehat terpadu, itu kan di dalamnya di samping rumahnya dibangun di unit usahanya pun dibangun,” tambahnya.

Dijelaskan Maman, pemerintah pusat maupun daerah saat ini harus melakukan validasi data strategi program yang jelas, agar bisa memetakan mana saja yang sudah mendapat program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan agar tidak lagi mendapat bantuan serupa.

“Iya kalau saya masukannya tadi validasi data strategi program yang jelas dan menyeluruh terpadu. Evaluasi yang betul-betul terus-menerus di mana yang sudah dapat program, mana yang sudah mengentas dari kemiskinan tidak perlu dapat program lagi. Jadi jangan carut-marut data itu yang penting,” jelasnya.

Lewat validasi data strategi program ini, anak buah Muhaimin Iskandar ini yakin betul keinginan Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan di 2024 akan terealisasi.

“Itu sangat penting ya. iya betul,” tutup Maman.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Liburan Imlek, Lucunya Jan Ethes dan La Lembah Digendong Jokowi Keliling Solo Safari

Liburan Imlek, Lucunya Jan Ethes dan La Lembah Digendong Jokowi Keliling Solo Safari

News | Senin, 23 Januari 2023 | 14:44 WIB

Semakin Puas Publik dengan Kerjanya Jokowi, Nasib Anies Makin Nelangsa

Semakin Puas Publik dengan Kerjanya Jokowi, Nasib Anies Makin Nelangsa

News | Senin, 23 Januari 2023 | 12:12 WIB

Rocky Gerung Sebut Jokowi Preteli Kekuasaan Megawati, Ruhut Sitompul: Si Raja Dungu Masih Aja Mau Ngadu Banteng!

Rocky Gerung Sebut Jokowi Preteli Kekuasaan Megawati, Ruhut Sitompul: Si Raja Dungu Masih Aja Mau Ngadu Banteng!

| Senin, 23 Januari 2023 | 11:52 WIB

Terkini

Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah

Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 23:27 WIB

RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik

RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 21:15 WIB

Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor

Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 20:05 WIB

Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026

Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 19:32 WIB

Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?

Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 19:27 WIB

Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?

Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 19:04 WIB

Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun

Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 18:18 WIB

Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026

Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 18:12 WIB

INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur

INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 18:12 WIB

ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri

ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 18:05 WIB