Infografis
Suara.com - Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan omnibus law disahkan menjadi UU oleh DPR Selasa (11/07/2023) hari ini. Ketok palu pengesahan RUU menjadi UU tetap berjalan kendati mendapat tentangan dari sedikitnya lima organisasi profesi kesehatan.
Lima organisasi tersebut, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berencana menggelar demonstrasi di Jakarta apabila UU Kesehatan benar-benar disahkan hari ini.
Banyak kontroversi dilakukan DPR dalam menyusun RUU Kesehatan, berikut lima di antaranya.
1. Pembuatan RUU Tidak Transparan
Diungkapkan bahwa dilihat dari pembuatannya, RUU Kesehatan ini dinilai tidak melalui proses yang transparan. Proses yang terjadi pada program legislasi nasional terkesan sembunyi-sembunyi dan tertutup sehingga dianggap cukup mencurigakan.
Idealnya proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terbuka dan melibatkan orang-orang yang kompeten di bidang regulasi tersebut. Proses yang tertutup dapat memicu kecurigaan, dan mengindikasikan ada yang tidak beres di dalam RUU tersebut.
2. Dibuat Tanpa Ada Naskah Akademik yang Kuat
Juru bicara Aliansi Nasional Nakes dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh indonesia, Mahesa Pranadipa, mengungkapkan bahwa RUU ini juga dibuat tanpa adanya naskah akademik yang kuat. Penjelasan mengenai dasar filosofis, dasar yuridis, dan sosiologisnya tidak didapatkan dengan relevan.
Mengingat kesehatan masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab negara berdasarkan amanat dari UUD 1945, maka idealnya penyusunan regulasi terkait hal ini melibatkan pula komponen bangsa, organisasi profesi, ikatan mahasiswa kedokteran, dan institusi terkait lainnya.
Baca Juga: TOK! DPR Setujui RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang
3. Dinilai Tak Perhatikan Mutu Pelayanan Kesehatan
