Gerak Cepat Upayakan Indonesia Masuk OECD, Menko Airlangga: Keanggotaan Indonesia Bermanfaat bagi Dua Belah Pihak

Suara.com - Di depan 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjadi anggota OECD. Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan memberikan banyak manfaat.

Hal ini dikemukakannya dalam jamuan makan malam bagi negara-negara anggota OECD di Indonesia tersebut, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Pertemuan ini merupakan gerak cepat Menko Airlangga, yang bertujuan untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.

"Seluruh duta besar yang hadir, satu-persatu menyatakan dukungan kepada Indonesia. Tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para duta besar ini penting. Pada September ada Pertemuan Tingkat Kepala Perwakilan OECD, yang akan memutuskan apakah usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara. Jumlah negara yang di OECD ada 38,” tutur Menko Airlangga.

Ia menyebut, performa perekonomian Indonesia terjaga solid. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% di Kuartal II-2023 atau 5,11% di sepanjang Semester I-2023. Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus 7,82 miliar Dolar AS, pada Triwulan II 2023.

Menko Airlangga menekankan, perlu kerja sama dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan. Dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia.

Dampak pandemi Covid-19 dan krisis finansial global masih dirasakan mayoritas masyarakat global.

Menko Airlangga menambahkan, keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi,  untuk mencapai tujuan strategis nasional. Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.

“Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD, dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu, kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” ujarnya.

Bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.

Kemitraan dengan Indonesia juga untuk memastikan bahwa no one should be left behind, yang mana sejalan dengan misi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika minggu ini bertujuan untuk menjalin kemitraan dan peluang kerja sama.

Lebih lanjut Menko Airlangga juga menjelaskan, dengan Indonesia dengan menjadi negara OECD, maka Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti yang dilakukan Korea Selatan.

“Pertama, Indonesia masuk dalam critical part, periode krisis masuk dalam negara dari 5.000 Dolar AS di akhir tahun depan, untuk mencapai negara pendapatan di atas 10.000 Dolar AS. Waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun, dan untuk 10 tahun itu, bersamaan dengan adanya bonus demografi. Bersamaan dengan itu, fungsi dari pada investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya, kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama,” ungkap Menko Airlangga.

Kegiatan jamuan makan malam tersebut berlangsung hangat, dimana perwakilan negara anggota OECD menyampaikan dukungan terhadap intensi keanggotaan OECD Indonesia. Beberapa negara berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi Indonesia serta kesediaan berbagi pengalaman dari proses aksesi yang sebelumnya dijalankan.

Dengan kemitraan yang tengah terjalin sebagai key partner OECD sejak 2007, diyakini proses keanggotaan Indonesia akan berjalan lancar.