Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, investor smelter agar patuh dan menghormati peraturan di Indonesia.
Hal ini ia sampaikan setelah kecelakaan kerja di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah pada 24 Desember 2023.
Dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpinnya di Jakarta pada Senin (15/1/2024) untuk membahas penanganan insiden tersebut, Luhut memerintahkan kepolisian bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
Pemeriksaan ini tidak hanya berlaku untuk smelter ITSS, melainkan juga untuk semua smelter lainnya. Luhut juga menekankan pentingnya menindak tegas jika terjadi pelanggaran.
“Saya minta penanganan kasus ini harus dilakukan secara terpadu, semua K/L harus saling mendukung. Kita harus tunjukkan bahwa kita memang butuh investasi, tetapi mereka harus patuh dengan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Jangan sampai aturan itu disepelekan,” kata Luhut, dalam keterangan resminya.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Waaster Panglima TNI, Kapolda Sulawesi Tengah, Pangdam XIII/Merdeka, dan pihak-pihak terkait lainnya, Luhut menegaskan kesiapannya untuk mengambil langkah-langkah tegas dan melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan memulai penyelidikan menyeluruh terkait insiden ledakan yang menyebabkan kematian 20 orang tersebut.
“Saya meminta agar penyidikan ini dilakukan dengan ketegasan. Tidak ada alasan untuk ragu-ragu; jika ada yang perlu dipidanakan, maka lakukanlah. Ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” tegas Luhut, dikutip dari Antara.
Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziyah menyebutkan bahwa ada indikasi kuat pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) dan kelalaian dalam penerapan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja berupa ledakan dan kebakaran tanur.
“Kami menyarankan agar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, selain menggunakan KUHP dapat memasukkan UU Ketenagakerjaan, untuk memberikan efek jera kepada perusahaan agar dapat diupayakan tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan kepada korporasinya,” ungkap Menaker.
Dalam laporannya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan, pihaknya telah meningkatkan status penanganan perkara dari tahapan penyelidikan ke penyidikan, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi peristiwa, serta melaksanakan penyitaan terhadap barang bukti.
“Rencana tindak lanjut dari para penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli forensik dan saksi ahli ketenagakerjaan, koordinasi dengan Divhubinter dan Kedubes Tiongkok, gelar perkara, koordinasi dengan JPU, serta koordinasi dengan pihak perusahaan,” jelas Kapolda Sulteng.
TERPOPULER
