Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para pelaku usaha untuk menahan impor produk konsumtif di tengah situasi ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Yaitu terjadinya situasi geopolitik Timur Tengah memanas, akibat serangan Iran atas Israel.
Dikutip dari kantor berita Antara, Airlangga Hartarto mendorong para pelaku usaha dan masyarakat untuk belanja produk dalam negeri.
Sehingga perdagangan domestik bisa terpacu bukan dengan barang impor, melainkan barang dari dalam negeri sendiri.
Sementara impor disesuaikan kondisi eskalasi politik Timur Tengah di mana jalur perekonomian laut berada di Selat Hormuz yang diapit Iran dan Oman.
"Saya berharap bahwa impornya dalam situasi seperti sekarang bukan impor produk-produk konsumtif," imbau Airlangga Hartarto.
Ia menambahkan bahwa sektor ritel bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Utamanya pada saat ketidakpastian global yang tinggi terjadi.
Menurut Airlangga Hartarto, sektor ritel banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor ritel juga dinilai penting karena menjadi tempat untuk menyerap produksi dalam negeri.
Harapannya, sektor ritel dapat dibentuk sebagai ritel modern, juga menjadi salah satu outlet untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan menjadi jendela (window) kenaikan harga. Dengan begitu, ritel modern dapat berperan untuk menjaga stabilitas harga.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa hingga saat ini distribusi barang-barang impor masih termasuk dalam kategori lancar meski situasi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas.
Baca Juga: Eskalasi Konflik Timur Tengah: Indonesia Tentukan Alternatif Kiriman Minyak Mentah
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menyebutkan Kemendag terus memantau kondisi terkini, terlebih pada distribusi yang melalui jalur Terusan Suez.
"Biasanya yang melalui sana produk gandum. Sampai saat ini masih lancar, belum ada kendala," jelas Budi Santoso di Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Kemendag terus mendapat laporan terkini dari perwakilan dagang yang berada di luar negeri terkait dengan pengiriman barang-barang impor.
