Tak Terima Petani RI Dibilang Nggak Makmur, Jokowi Beberkan Buktinya

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terima adanya anggapan lembaga internasional yang menyebut petani Indonesia belum makmur. Padahal, bilang dia, pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk kesejahteraan petani.

Kepala Negara menuturkan, pemerintah telah mengatur harga gabah di tingkat petani. Dengan kebijakan, Jokowi menilai, justru menjaga daya beli petani.

"Kalau harga gabah baik mestinya nilai tukar petani Juga baik kalau ta ada distorsi di lapangan," ujarnya setelah meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Jokowi melanjutkan, pemerintah juga menjaga harga gabah agar tak anjlok. Bahkan, lewat Badan Pangan Nasional juga telah membuat harga acuan gabah Rp 6.000/kg.

"Dicek aja di lapangan, cek di petani, harga gabah berapa, dulu berapa? Hanya Rp 4.200 sekarang Rp 6.000. Itu gabah, dari situ aja kelihatan. Nilai Tukar Petani aja dicek di lapangan," beber Jokowi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2024 sebesar 119,85 poin atau naik 0,20 persen dari bulan sebelumnya.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk mengungkapkan kesejahteraan petani di Indonesia masih rendah.

Hal diungkapkannya saat menghadiri Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Pernyataan itu terlihat dari pendapatan petani yang di bawah USD 1 per hari atau setar Rp 15.207.

Jika dihitung dalam setahun maka petani hanya mendapatkan penghasilan USD 341 atau setara Rp 5 juta.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan," ucap dia.

"Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari USD 1 sehari atau USD 341 setahun," jelas Carolyn.