Suara.com - Negara tetangga, Vietnam mengambil langkah berani dalam upaya reformasi birokrasi dengan rencana pengurangan signifikan jumlah kementerian dan lembaga negara.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi birokrasi, dan mengalokasikan dana lebih banyak untuk proyek pembangunan. Sementara itu, Indonesia masih mempertahankan struktur pemerintahan yang lebih besar.
To Lam, pemimpin Partai Komunis Vietnam (VCP) yang menginisiasi reformasi ini, dikutip via Bloomberg, menyatakan bahwa tujuannya adalah membentuk pemerintah Vietnam yang "ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak". Rencana ini mencakup pengurangan 15-20% unit kementerian dan lembaga negara, serta pengurangan jumlah pegawai negeri.
Beberapa langkah konkret dalam reformasi ini meliputi:
1. Penggabungan kementerian utama:
- Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi
- Kementerian Transportasi dengan Kementerian Konstruksi
- Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial dengan Kementerian Dalam Negeri
2. Restrukturisasi lembaga partai dan pemerintah:
- Penggabungan Komisi Pusat Urusan Luar Negeri dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional ke dalam Kementerian Luar Negeri
3. Pembubaran dan penggabungan lembaga media milik negara
Nguyen Dinh Cung, mantan direktur Institut Pusat Manajemen Ekonomi Vietnam, menyatakan bahwa reformasi ini akan "meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan" dan menyelesaikan sebagian tumpang tindih kelembagaan.
Langkah ini dinilai cukup berani. Terlebih lagi, Vietnam memilih untuk menurunkan pajak dari 10% menjadi 8% demi menggenjot ekonomi negara, terutama penopang ekonomi masyarakat. Ketika Vietnam bergerak agresif mengurangi birokrasi dan berupaya meningkatkan ekonomi rakyat mereka, Indonesia masih mempertahankan struktur pemerintahan yang lebih besar dan justru menaikkan pajak jadi 12% yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
Baca Juga: Pengusaha Sebut Investasi Industri Petrokimia Masih Terganjal Regulasi
Sebagai perbandingan, saat ini Vietnam memiliki 22 Kementerian dan akan dikurangi, setidaknya menjadi 19 kementerian saja. Sedangkan Indonesia bertambah jadi 34 kementerian tanpa ada rencana pengurangan. Dengan kabinet yang gemuk ini, pemerintah Indonesia menghabiskan anggaran setidaknya Rp1.016,1 triliun (2024).
Vietnam kini juga menjadi partner berbagai perusahaan besar untuk berinvestasi di negara tersebut. Di beberapa kesempatan, Redaksi Suara.com menemukan anggapan bahwa Vietnam adalah new China. Hal ini ditunjukkan dengan masifnya investasi di negara tersebut, diantaranya Apple, Tesla hingga Microsoft.
Meski demikian reformasi Vietnam bukan tanpa risiko. Diantaranya, penundaan persetujuan proyek selama masa transisi hingga potensi PHK PNS.
Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, dikutip dari Reuters, memperingatkan bahwa "investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun".
Reformasi birokrasi Vietnam menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan daya saing ekonomi. Meskipun ada tantangan jangka pendek, langkah ini dipercaya dapat memperkuat posisi Vietnam dalam jangka panjang.
Sementara itu, Indonesia masih mempertahankan struktur pemerintahan yang lebih besar, dengan fokus pada peningkatan penerimaan negara melalui kebijakan pajak menghadapi tantangan yang sangat besar. Terlebih, saat ini ekonomi Indonesia masih dalam tahap pemulihan pasca COVID-19.
