Infografis
Indonesia berargumen bahwa kebijakan ini adalah hak kedaulatan negara dan sesuai dengan peraturan WTO. Pemerintah Indonesia juga meyakini bahwa hilirisasi nikel akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
USTR menyatakan akan terus memantau dan menilai kebijakan-kebijakan tersebut. Pemerintah Negeri Paman Sam itu sekaligus mendesak Indonesia untuk mematuhi kewajiban perdagangannya di bawah WTO.
Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan DMO migas merupakan warisan kebijakan Presiden Jokowi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia dan memperkuat industri dalam negeri. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dilema, yaitu antara kepentingan nasional dan kewajiban perdagangan internasional.
Di satu sisi, larangan ekspor bijih nikel dan DMO migas dapat mendorong investasi di sektor hilirisasi dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan ini dapat memicu konflik perdagangan dengan negara-negara mitra dagang, terutama AS dan Uni Eropa.
