Sudrajat Djiwandono: Kebijakan Trump Rugikan Dunia, Indonesia Harus Tetap Luwes dan Seimbang

Suara.com - Ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Djiwandono, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi Donald Trump. Menurutnya, gaya kepemimpinan Trump sebagai “unik tapi berbahaya”. 

Ia menyoroti pendekatan unilateral Trump yang dinilai tidak hanya merugikan Amerika Serikat sendiri, tetapi juga mengganggu tatanan ekonomi global.

“Trump sering membuat keputusan penting saat setengah tidur. Bahkan penasihat ekonominya, Peter Navarro, yang bergelar doktor dari Harvard pun tak mampu mengimbangi keputusan absurd seperti menaikkan tarif impor hingga 140%,” ujarnya.

Menurut Sudrajat, dunia saat ini berada dalam sistem interdependensi yang kompleks. “Dalam rantai pasok dunia, satu simpul kecil yang putus bisa melumpuhkan seluruh sistem,” jelasnya, sambil menyinggung efek domino dari kebijakan tarif tinggi AS terhadap mitra dagang seperti Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa.

Ia juga menyebut kebijakan proteksionis Trump sebagai langkah kontraproduktif. “Janji menurunkan inflasi dan membuka lapangan kerja tidak pernah terwujud. Bahkan popularitas Trump di kalangan pemilih kulit hitam hanya 14%,” tambah Sudrajat.

Dalam konteks Indonesia, ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar dunia. “Kita tidak boleh terlalu dekat dengan Amerika atau China. Harus bisa seperti Singapura — berteman dengan semua pihak, tidak cari gara-gara,” tegasnya.

Sudrajat juga memuji langkah-langkah diplomasi ekonomi Indonesia yang dinilainya semakin aktif dan strategis, seperti kunjungan delegasi ke Washington D.C. yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta pendekatan ekonomi Indonesia ke BRICS.

"Fakta bahwa kita sekarang bisa membeli minyak dari Rusia dengan rupiah adalah upaya luar biasa untuk menghemat cadangan devisa,” katanya.

Sebagai penutup, Sudrajat mengingatkan agar Indonesia tetap adaptif di tengah dinamika global. “Jangan terlambat. Kita harus luwes, siap menyesuaikan diri kalau perlu. Kalau tidak perlu, ya diam saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kesepakatan bersejarah antara Amerika Serikat dan Tiongkok berhasil dicapai pada Senin lalu di Jenewa, menandai titik balik dalam perang dagang yang telah berlangsung selama beberapa tahun. 

Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun mengatakan negara setuju untuk menurunkan tarif secara signifikan, dalam sebuah langkah yang disebut sebagai “genjatan senjata” perdagangan. "Diskonnya luar biasa,” ujar Djauhari.

Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat sepakat menurunkan tarif terhadap produk tas asal Tiongkok dari 145% menjadi 30%, sementara Tiongkok mengurangi tarif atas sejumlah produk asal Amerika dari 125% menjadi hanya 10%.

Djauhari menilai kesepakatan ini sebagai hasil dari negosiasi yang sangat terstruktur, dengan keterlibatan langsung tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak. Dari sisi Tiongkok, perundingan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan melibatkan para ahli perdagangan internasional serta keuangan global.

Menurut Djauhari, Tiongkok secara strategis menurunkan tarif pada sektor pertanian, yang dianggap sebagai sektor vital bagi basis pemilih Presiden Donald Trump. 

"Ini adalah pukulan politik yang sangat diperhitungkan, dan bisa berdampak langsung pada dukungan domestik terhadap Trump,” ujarnya.

Lebih lanjut, Djauhari menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal keempat tahun lalu mencapai 5,4%, melampaui ekspektasi analis. Target pertumbuhan tahun 2024 pun disesuaikan menjadi 5%. 

Hal ini, menurutnya, mencerminkan ketahanan ekonomi Tiongkok di tengah tantangan global pascapandemi. Berbicara dalam konteks Indonesia, Djauhari menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan kedua negara adidaya tersebut. 

"Perdagangan kita dengan Tiongkok telah mencapai USD 147,8 miliar — jauh lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat (USD 37 miliar) maupun seluruh Eropa Barat (USD 27 miliar),” jelasnya.

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai arah baru dinamika global. Menurut Djauhari, dunia tengah bergerak menuju konfigurasi kekuatan baru, yang bisa menjadi tripolar atau tetap bipolar. Dalam konteks ini, ia menilai peran Indonesia semakin relevan, terutama melalui strategi diplomasi aktif, termasuk hubungan erat antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping.

“Diplomasi Indonesia telah menunjukkan arah yang strategis di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.