Infografis
Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dianggap penting untuk mengevaluasi kembali program tersebut, terutama setelah munculnya sederet masalah serius.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menyoroti dua isu utama yakni anggaran fantastis yang mengorbankan sektor lain, dan maraknya kasus keracunan makanan.
Menurut Izzudin, alokasi anggaran MBG dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp335 triliun sangat mengkhawatirkan. Angka ini melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun 2025 yang hanya Rp71 triliun.
“Dengan anggaran negara yang sangat terbatas ini, Pak Prabowo terlebih ingin punya banyak program dengan anggaran yang juga fantastis, maka harus ada prioritas,” ujar Izzudin dalam diskusi virtual, Kamis (4/9/2025).
Yang paling disoroti adalah dampak pada sektor lain. Anggaran MBG 2026 mengambil porsi 44,2% dari total alokasi anggaran pendidikan, padahal masih banyak kebutuhan mendesak seperti kesejahteraan guru dan infrastruktur sekolah. Tak hanya itu, program MBG juga mengambil 10,1% dari anggaran kesehatan.
Indef bahkan menilai ada potensi tumpang tindih anggaran antara MBG di sektor pendidikan dan kesehatan. "Jika benar tumpang tindih, kita bisa menghemat Rp24,7 triliun untuk berbagai macam pos anggaran lainnya," katanya.
Selain masalah anggaran, Izzudin juga menyoroti kasus keracunan makanan yang terus meningkat. Hingga 28 Agustus 2025, program MBG telah menjangkau 23 juta penerima, namun dalam waktu 8 bulan pelaksanaannya, korban keracunan makanan mencapai lebih dari 4.000 orang.
"Korban sekadar dianggap angka statistik, serta permasalahan terjadi karena lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan," jelas Izzudin.
Baca Juga: Menperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,46 T Buat 222 Kegiatan, Salah Satunya Buat Pameran di Rusia
