Luhut Turun Tangan, Minta Purbaya Tak Ambil Anggaran MBG

Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin membaik dan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak mengambil anggaran salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Permintaan itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (3/10/2025) usai rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana.

"Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut.

Menurutnya, perbaikan serapan anggaran akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk MBG dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, Luhut mengatakan program MBG saat ini sudah menyerap sekitar 380.000 tenaga kerja.

Lebih lanjut, Luhut berpesan agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih cermat dalam menjaga kelancaran pasokan bahan pangan penunjang MBG, seperti telur, ayam, pisang, ikan, dan sayuran. Sebab, jika pasokan tidak dijaga dengan cepat, maka berisiko terjadi kelangkaan di daerah tertentu.

"Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan (Kepala BGN), karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," ujarnya pula.

Dari sisi pencapaian, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, penyerapan anggaran MBG sudah mencapai Rp21,64 triliun atau 34 persen dari total alokasi.

"Hari ini sudah Rp21,64 triliun jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan. Tetapi untuk bantuan pemerintah, makan bergizinya Rp18,63 triliun, itu sudah mencapai 37 persen. Jadi sudah 37 persen penerima manfaat makan bergizi," kata Dadan pula.

Sebelumnya pada pertengahan September lalu Menkeu mengultimatum BGN tegas terkait pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu percepatan program, namun tak akan segan menarik kembali dana jika penyerapannya tidak efektif.

Purbaya membantah anggapan bahwa dirinya sedang menegur program tersebut. Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai bentuk dukungan dengan syarat yang jelas, yakni anggaran harus berjalan optimal.

"Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya," tegas Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Sikap tegas Menkeu didasari oleh prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, membiarkan anggaran besar menganggur tanpa terserap sama saja dengan membuang uang, karena pemerintah tetap harus menanggung beban bunga atas dana tersebut.

"Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat," jelasnya.