Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!

Baca 10 detik

Menkeu Purbaya secara terbuka mengungkapkan keengganannya untuk menalangi utang proyek kereta cepat Whoosh.
Proyek mercusuar era Presiden Jokowi ini bikin Purbaya pusing.
Dirinya meminta agar pelunasan utang tersebut dilakukan oleh Danantara bukan APBN.

Suara.com - Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB atau Whoosh) makin berpolemik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan keengganannya untuk menalangi utang proyek "mercusuar" era Presiden Jokowi itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya justru melontarkan usulan mengejutkan: penyelesaian utang Whoosh sebaiknya diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Kekesalan Purbaya berpusat pada masalah keadilan fiskal. Ia menyoroti fakta bahwa Danantara saat ini menerima sebagian besar dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara utang proyek infrastruktur BUMN justru dibebankan kembali kepada APBN.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada Jumat (26/9/2025). [Suara.com/Dicky Prastya]

"Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja," tegas Purbaya usai ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Purbaya menilai akan ada kejanggalan besar jika keuntungan BUMN masuk ke kas Danantara, sementara Kementerian Keuangan harus menanggung kerugian atau utangnya.

"Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua," cetusnya.

Menkeu Purbaya secara implisit menuntut pertanggungjawaban penuh dari Danantara. Karena telah menerima lebih dari 80% dividen BUMN, Danantara dinilai harus logis dan adil dengan turut bertanggung jawab mengelola utang proyek Whoosh.