-
OJK menyambut positif penggunaan data transaksi QRIS sebagai alternatif penilaian kelayakan kredit di sektor fintech.
-
Penerapan sistem ini masih perlu kajian mendalam untuk menjaga validitas dan perlindungan data pribadi masyarakat.
-
BI menilai jejak digital QRIS dapat dimanfaatkan dengan AI untuk mendukung akses pembiayaan dan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai wacana penggunaan data transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai dasar penilaian kelayakan kredit atau credit scoring di sektor fintech peer to peer (P2P) lending.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya, Agusman menyambut baik inovasi pemanfaatan data transaksi keuangan.
Salah satunya penggunaan QRIS, untuk mendukung inklusi keuangan.
"OJK menyambut positif pemanfaatan data transaksi keuangan, termasuk QRIS, sebagai data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit di industri pindar," katanya dalam jawaban tertulis yang diterima, Kamis (13/11/2025).
Namun, ia menekankan perlunya kajian mendalam sebelum penerapan QRIS jadi acuan dalam menggunakan layanan pindar.
Sebab, untuk melindungi aspek pelindungan data pribadi masyarakat.
“Penerapannya perlu pendalaman dengan tetap memperhatikan pelindungan data pribadi, validitas data, dan prinsip kehati-hatian,” bebernya.
Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menjelaskan, sistem credit scoringmodern dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengolah jejak digital dari transaksi pembayaran seperti QRIS.
Menurutnya, pelaku UMKM yang aktif bertransaksi dengan QRIS secara otomatis memiliki rekam jejak digital yang mencerminkan aktivitas keuangan mereka, mulai dari pemasukan, pengeluaran, hingga jumlah pelanggan.
Baca Juga: Adira Finance Dapet Dana Jumbo USD 100 Juta dari MUFG Singapura, Buat Apa?
“Jejak-jejak digital keuangan dari pelaku UMKM bisa diubah oleh AI menjadi suatu akses keuangan, ketika mereka itu memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” bebernya.
Wacana skor kredit ini tersebut sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital. Termasuk meningkatkan sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan.
