REGIONAL:
- Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 98,54%, namun wilayah 3T masih menjadi tantangan utama.
- Dibutuhkan dana Rp61 triliun untuk mencapai elektrifikasi 100%, termasuk Rp2,5 triliun untuk program BPBL bagi keluarga yang belum mampu.
- Masih ada lebih dari 10.000 lokasi 3T yang belum berlistrik, dengan 1,28 juta calon pelanggan yang ditargetkan melalui program ESDM dan PLN
Suara.com - Rasio elektrifikasi rumah tangga secara nasional telah mencapai 98,54 persen.
Guna mencapai rasio elektrifikasi 100 persen dibutuhkan dana sebesar Rp 61 triliun.
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan, Jisman Hutajulu mengungkap, daerah yang belum diterangi listrik umumnya berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Meskipun sudah 98,54 persen, itu masih ada beberapa subsistem yang kecil yang belum dilayani 24 jam. Ini menjadi tantangan sendiri. Dan sisanya ini kebanyakan di daerah remote atau 3T yang boleh saya sebutkan banyak di daerah timur, Papua, NTT, dan Maluku," kata Jisman dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta pada Rabu (19/11/2025).
Jisman merinci dari biaya Rp 61 triliun itu, sebanyak Rp 2,5 triliun, di antaranya dibutuhkan untuk program bantuan listrik seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Dia menjelaskan, meski aliran listrik sudah disambungkan di sejumlah wilayah, masih terdapat rumah tangga yang belum dapat menikmatinya, karena terhalang biaya pemasangan.
"Di mana jaringan sudah di depan rumah, hanya saja keluarga tersebut belum mampu untuk berlangganan dengan PLN maka itu perlu kita bantu," kata Jisman.
Dalam tiga tahun terakhir, program BPBL setidaknya sudah menjangkau 155 ribu rumah tangga, dan tahun ini ditargetkan menjangkau 255 ribu rumah tangga.
Sementara untuk jumlah wilayah 3T yang belum teraliri listrik, jumlah mencapai 10.068 lokasi yang terdiri dari 5.700 desa dan 4.400 dusun. Dari jumlah itu terdapat 1,28 juta calon pelanggan.
Pada tahun ini, Kementerian ESDM telah menganggarkan dana Rp 3 triliun untuk menjangkau 1.285 lokasi yang belum diterangi listrik.
Program itu dijalankan Kementerian ESDM bersama dengan PLN.
"Ini memang anggarannya agak terlambat karena ABT, bukan anggaran yang biasa sehingga waktunya sangat sempit. Dan kami minta ke Pak Dirut (PLN), tolong Pak Dirut segera, ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat karena kita sudah merdeka 80 tahun tapi masih belum ada listriknya," tutup Jisman.
TERPOPULER
