- Bank Indonesia berencana menerbitkan Rupiah Digital sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
- Rupiah Digital akan menjadi satu-satunya alat pembayaran digital resmi yang sah menggantikan alat pembayaran digital lain.
- BI juga fokus mengembangkan infrastruktur BI Fast, memodernisasi RTGS, dan mendorong inovasi pembayaran melalui QRIS.
Suara.com - Bank Indonesia (BI) terus berkomitmen dalam meningkatkan sistem pembayaran digital di Indonesia. Salah satunya, berencana untuk menerbitkan Rupiah digital.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, rencana Rupiah Digital ini merupakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Sebagai informasi, Rupiah Digital merupakan bentuk uang Rupiah dalam format digital yang dapat digunakan layaknya uang berbentuk fisik, uang elektronik, maupun uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu/APMK (kartu debet dan kartu kredit) yang beredar saat ini.
"Eksperimen penerbitan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia," kata Perry Perry, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, dikutip dalam Youtube BI, Senin (1/12/2025).
Selain itu, BI melakukan pengembangan infrastruktur BI Fast, modernisasi RTGS, konsolidasi industri dengan klasifikasi Perusahaan Sistem Pembayaran (PSP) utama dan nonutama.
Lalu inobasi QRIS dengan 60 juta pengguna yang sebagian besar adalah UMKM.
"Transaksi digital terus meningkat dengan adanya QRIS yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. bebernya.
Dia pun juga terus sinergi untuk meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional.
Selain itu, juga kerja sama investasi dan perdagangan internasional juga perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sinergi KSSK menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus implementasi UU P2SK, mendorong pembiayaan, konsolidasi perbankan, pendalaman pasar keuangan, literasi keuangan, dan pelindungan konsumen,” tandasnya.
Sebelumnya, sosok di balik kripto terkemuka, Ethereum, Vitalik Buterin menyinggung risiko mata uang digital bank sentral (CBDC) yang belakangan mulai dilirik banyak negara, termasuk Bank Indonesia melalui Rupiah Digital.
Menurut Buterin, para bank sentral harus memperhatikan sisi keamanan kripto yang terus berkembang hingga saat ini.
Ia lantas menyarankan agar uang digital didesain lebih terbuka, karena tidak hanya fitur aman, pengguna juga harus bisa memastikan mereka memiliki kunci ganda guna antisipasi kehilangan aset kripto mereka.
Ia menjelaskan, mata uang digital bisa menjadi alternatif yang lebih aman.
Namun, konsep desentralisasi tetap krusial dalam proses penerbitan dan distribusi mata uang digital.
Tanpa hal ini, CBDC seperti Yuan Digital dan Rupiah Digital hanya sekadar menciptakan varian lain dari sistem keuangan yang sudah ada.
TERPOPULER
