Bulog Bidik APBN untuk Pengadaan 4 Juta Ton Beras 2026, Demi Lindungi Petani dan Jaga Harga Pangan

Suara.com - Perum Bulog berharap adanya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung rencana pengadaan empat juta ton beras pada 2026.

Dukungan anggaran dinilai krusial agar penyerapan gabah petani dapat berjalan optimal tanpa membebani keuangan perusahaan akibat biaya bunga yang tinggi.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan kebutuhan anggaran sekaligus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk membahas skema pendanaan yang paling efisien.

“Anggaran sedang kita siapkan, dan dalam waktu dekat ini kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kita akan rapat secepatnya, khususnya untuk tugas penyerapan empat juta ton beras ditambah satu juta ton jagung,” ujar Rizal dilansir dari laman Antara, Sabtu (3/1/2026).

Pada 2026, Bulog memang mendapat mandat besar untuk menyerap empat juta ton setara beras serta tambahan satu juta ton jagung.

Namun, Rizal menilai pembiayaan melalui pinjaman perbankan, khususnya bank-bank Himbara, berisiko meningkatkan beban bunga dan menekan efisiensi pengadaan pangan nasional.

“Harapan kami tentu bisa mendapat dukungan dana APBN, kalau perlu, sehingga tidak ada bunga-bunga lagi. Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara, bunganya kan agak tinggi,” katanya.

Selain APBN, Bulog juga membuka peluang memanfaatkan dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang menawarkan bunga lebih rendah.

Skema ini dinilai penting untuk menjaga likuiditas Bulog, terutama saat masa panen raya, agar penyerapan beras dan jagung petani tidak tersendat.

“Mudah-mudahan kita bisa dapat APBN ataupun dana bantuan OIP yang bunganya hanya sekitar dua persen,” tutur Rizal.

Dengan dukungan pendanaan yang memadai, Bulog optimistis pengadaan pangan dapat berjalan lancar.

Hal ini tidak hanya menjaga harga pembelian gabah tetap stabil, tetapi juga memperkuat cadangan pangan nasional menjelang 2026.

“Nanti kami akan menghadap Pak Menteri Keuangan supaya ada tindak lanjut secepatnya terkait penyerapan beras maupun jagung,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah telah menetapkan target Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar empat juta ton pada 2026, naik dari sebelumnya tiga juta ton.

Langkah ini diambil untuk memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta mempercepat penyaluran bantuan pangan.

“Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dari tiga juta ton kita naikkan menjadi empat juta ton, supaya lebih mudah untuk SPHP, bantuan pangan, dan lain sebagainya,” kata Zulkifli Hasan, atau Zulhas, beberapa waktu lalu.