Saat Stabilitas Tak Cukup: Alarm Dini Ekonomi Indonesia 2025

Suara.com - Stabilitas kerap dipandang sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi. Namun para ekonom mengingatkan, stabil saja tidak cukup.

Pertumbuhan yang kuat hanya akan tercapai bila investasi benar-benar produktif, sektor keuangan berfungsi optimal menyalurkan dana ke dunia usaha, dan kebijakan negara tidak justru menggeser peran sektor swasta.

Pandangan ini sejalan dengan peringatan klasik Alan Greenspan, mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve).

“Stabilitas yang berkepanjangan dapat menutupi kelemahan struktural yang mendasari,” ujar Greenspan, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (3/1/2026).

Menurutnya, stabilitas tanpa pembenahan struktural justru berisiko menyembunyikan persoalan mendasar yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan jangka panjang.

Refleksi tersebut relevan untuk membaca kondisi ekonomi Indonesia sepanjang 2025, tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah tekanan global dan ketidakpastian geopolitik, ekonomi nasional terjaga relatif stabil. Inflasi berada di kisaran 2,5–3 persen, defisit fiskal terkendali, dan nilai tukar rupiah relatif terjaga.

Namun dari sisi pertumbuhan, performa ekonomi masih tergolong moderat.

Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan hanya mencapai 5,2–5,4 persen, masih jauh dari jalur akselerasi menuju target ambisius 8 persen pada 2029.

Belum Masuk Fase Akselerasi

Untuk mencapai target pertumbuhan tinggi, Indonesia idealnya mencatatkan pertumbuhan minimal 6 persen sejak awal periode pemerintahan. Dengan capaian saat ini, ekonomi nasional dinilai belum benar-benar memasuki fase akselerasi.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, sementara investasi belum tampil sebagai mesin pertumbuhan (growth engine).

Kontribusi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap pertumbuhan PDB masih berada di kisaran 2,1–2,3 persen.

Persoalannya bukan semata jumlah investasi, melainkan kualitas dan efisiensinya.

Hal ini tercermin dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi, bertahan di kisaran 6,0–6,5. Artinya, untuk menghasilkan tambahan output yang relatif kecil, dibutuhkan investasi dalam jumlah besar.

Dengan struktur ICOR seperti ini, pertumbuhan tinggi menjadi mahal dan sulit berkelanjutan.

Intermediasi Keuangan Belum Optimal

Dari sisi sektor keuangan, likuiditas perbankan sebenarnya relatif longgar.

Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 83–85 persen, menunjukkan sebagian besar dana masyarakat telah disalurkan menjadi kredit. Namun ironisnya, ekspansi kredit produktif justru melemah.

Rasio kredit terhadap PDB masih berkisar 38–40 persen, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara mitra di kawasan yang telah menembus 60 persen.

Ini menandakan banyak aktivitas ekonomi belum didukung pembiayaan formal dari perbankan.

Dengan kata lain, fungsi intermediasi keuangan belum berjalan optimal. Dana tersedia, tetapi tidak sepenuhnya mengalir ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas produksi.

Kondisi ini diperkuat oleh kecenderungan perbankan, terutama bank-bank milik negara, yang lebih memilih menempatkan dana pada surat berharga negara (SBN).

Penempatan dana pemerintah di perbankan yang besar, ditambah imbal hasil SBN yang menarik dan relatif minim risiko, mendorong bank mengalihkan portofolio ke instrumen keuangan dibandingkan pembiayaan sektor riil.

Dalam perspektif crowding-out, pembiayaan pemerintah secara tidak langsung berpotensi menggeser kredit ke sektor usaha.

Bukan melalui lonjakan suku bunga, melainkan lewat perubahan preferensi portofolio perbankan.

Likuiditas memang beredar, tetapi lebih banyak berputar di sektor keuangan.

Tantangan besar pemerintah ke depan adalah memastikan dana tersebut benar-benar mengalir ke sektor produktif agar stabilitas ekonomi tidak sekadar menjadi “ketenangan semu”, melainkan fondasi bagi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.