OJK Ancam Gugat Perdata Dana Syariah Indonesia Jika Tak Kembalikan Dana Lender

Baca 10 detik

OJK mengultimatum PT Dana Syariah Indonesia (DSI) segera mengembalikan dana peminjam senilai Rp 1,4 triliun atau menghadapi gugatan perdata.
DSI dilaporkan Bareskrim Polri atas delapan pelanggaran, termasuk proyek fiktif dan publikasi informasi tidak benar untuk menghimpun dana.
Polri bersama OJK dan PPATK berfokus menelusuri aset bergerak dan tidak bergerak milik DSI sebagai bagian dari proses penyelesaian.

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) segera menyelesaikan pengembalian dana ke pihak peminjam atau lender. Hal ini, seiring dana yang masih nyangkut di DSI mencapai Rp 1,4 triliun belum dibayarkan lender.

Untuk itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman memberikan ultimatum kepada pihak DSI.

Salah satunya akan menggugat kasus DSI ke perdata jika masih menunda pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil lender.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan (PVML) OJK, Agusman. [Suara.com/Rina Anggraeni].

"Kalau semua komitmen tidak dipenuhi, kemudian upaya dari segi pidana tidak jalan atau ada permasalahan tidak tuntas dan seterusnya, senjata terakhir adalah kami boleh menggugat perdata dari sisi OJK. Namun, upaya itu adalah keputusan terakhir yang bisa dilakukan," ujar Agusman seperti dikutip, Minggu (18/1/2026).

Selain itu, Agusman juga menyebutkan ada delapan pelanggaran DSI yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Salah satu diantaranya, penggunaan data borrower riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying guna memperoleh dana baru; publikasi informasi tidak benar di situs web untuk menghimpun dana lender.

Kemudian, penggunaan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing partisipasi lender lain, serta penggunaan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari escrow.

"DSI juga diduga menyalurkan dana lender ke perusahaan terafiliasi, menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau menjalankan skema ponzi, menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower bermasalah, serta melakukan pelaporan yang tidak benar," katanya.

Tidak hanya itu, DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, atau pengurangan nilai kepemilikan tanpa persetujuan OJK, serta melarang perubahan susunan direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham.

DSI juga diwajibkan bersikap kooperatif, menyediakan contact center, dan melayani pengaduan lender.

"Kami juga memfasilitasi pertemuan antara lender dan DSI pada 28 Oktober, 18 November, 29 November, 3 Desember, dan terakhir 30 Desember, untuk mempertemukan para pihak terkait pengaduan konsumen," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan kepolisian juga berfokus untuk menelusuri aset DSI yang ada baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak.

Ade bilang, pihaknya juga akan melakukan penelusuran aset DSI melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Terkait dengan asset tracing akan dilakukan secara optimal, serta berkolaborasi dengan lembaga maupun instansi terkait," pungkasnya.