Baca 10 detik
- Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut sepihak Satgas PKH.
- Adik Presiden Prabowo itu menegaskan penegakan hukum lingkungan tetap berjalan, namun menghindari ketidakadilan dalam proses penegakan.
- Empat perusahaan telah mengajukan keberatan resmi kepada pemerintah mengenai dasar pencabutan izin usaha mereka.
Pencabutan izin tersebut merupakan hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dengan temuan pelanggaran mencakup 22 perusahaan pemanfaatan hutan serta enam perusahaan di sektor tambang dan perkebunan.
