- CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan rencana Menkeu mengambil alih PNM masih sebatas pembicaraan informal saja.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ingin PNM di bawah Kemenkeu untuk efektivitas penyaluran KUR dan optimalisasi subsidi bunga.
- Rosan menekankan proses peralihan kepemilikan BUMN tersebut harus menjaga prosedur, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas.
Suara.com - Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, memastikan belum ada rencana PT Permodanal Nasional Madani (PNM) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mau mengambil PNM masih hanya omon-omon belaka.
"Pak Menteri (Menkeu Purbaya) kan baru bicara aja ke saya, baru menyampaikan itu pun sambil berjalan gitu. Jadi ya kita masih bicara aja lah," ujarnya dalam CNA Summit 2026: Smart Growth: Navigating Investment and Innovation ini a New Era, di Jakarta, yang dikutip Jumat (6/2/2026).
Namun, Rosan menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa memang PNM bisa di bawah Kementerian lain. Akan tetapi, dia akan melihat dulu penawaran yang ditodongkan oleh Danantara sebagai pemegang saja BUMN-BUMN
"Kita sih terbuka, kita lihat mana yang terbaik, kita selalu terbuka kok gitu ya. Kan presentasinya ke kami juga belum, yang resminya juga belum, ini barunya hanya bincang-bincang saja," imbuhnya.
Selain itu, Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ini mengingatkan bahwa perubahan kepemilikan BUMN harus melalui prosedur. Apalagi, PNM merupakan anak usaha dari BRI yang notabene perusahaan terbuka.
"Jadi kita juga semua prosesnya harus kita jaga, kita harus proper, harus terbuka, dan kita juga harus memahamikan kepentingan dari minority interest dan lain-lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin menarik anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI), yakni PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, agar beralih ke bawah naungan Kementerian Keuangan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, Purbaya mengaku tengah berdiskusi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terkait keinginannya tersebut.
Baca Juga: Bos Danantara Anggap Turunnya Peringkat Moody's Bukan Ancaman, Tapi Pengingat
"Kami sedang diskusi dan menanyakan ini ke Danantara, apakah mereka bisa jual salah satu unitnya atau tidak. Daripada saya tugaskan ke BRI dan hasilnya kadang nggak jelas, lebih baik saya ambil alih dan saya langsung yang tanggung jawab," kata Purbaya seperti dikutip Antara.
Dia menjelaskan usulannya itu mempertimbangkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mengoptimalkan subsidi bunga.
Menurut Purbaya, Kemenkeu tiap tahunnya mengucurkan anggaran hingga Rp40 triliun untuk membayar subsidi bunga KUR. Bila PNM langsung di bawah naungannya, ia yakin dana tersebut bisa dikelola menjadi modal kerja yang lebih produktif.
“Jadi rencana saya akan pakai itu (PNM) kalau dikasih sebagai penyalur KUR yang betul-betul program pemerintah,” jelas Purbaya.
