- Moody's mengubah prospek kredit Indonesia menjadi "Negatif" meskipun peringkat Baa2 tetap layak investasi.
- Pemerintah meyakini ekonomi kuat didukung pertumbuhan PDB 5,11% sepanjang 2025 dan defisit APBN terkendali.
- Reformasi tata kelola diwujudkan melalui pembentukan BPI Danantara dan peningkatan standar bursa efektif Maret 2026.
Suara.com - Pemerintah meminta masyarakat dan pelaku pasar untuk tetap tenang menyikapi keputusan Moody’s Investors Service yang mengubah prospek (outlook) peringkat kredit Indonesia dari "Stabil" menjadi "Negatif".
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa indikator ekonomi nasional saat ini masih berada dalam jalur yang sangat kuat dan sehat.
Meski outlook berubah, Moody’s tetap mengukuhkan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 atau kategori layak investasi (investment grade).
Afirmasi ini menjadi bukti bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, struktur demografi yang progresif, serta manajemen kebijakan fiskal dan moneter yang sangat disiplin.
Keyakinan pemerintah didasarkan pada data makroekonomi terbaru yang menunjukkan performa positif. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen.
Bahkan, pada kuartal IV-2025, angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,39 persen, yang merupakan rekor tertinggi sejak berakhirnya pandemi Covid-19.
Dari sisi kesehatan anggaran, pemerintah memastikan kedisiplinan fiskal tetap terjaga:
Defisit Anggaran: Realisasi defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,92 persen, dan pada APBN 2026 ditargetkan menurun ke angka 2,68 persen terhadap PDB.
Rasio Utang: Berada di kisaran 40 persen terhadap PDB, level yang dinilai masih aman dan terkendali oleh standar internasional.
Baca Juga: Tak Ambil Pusing Soal Outlook Peringkat Moody's, Airlangga: Indonesia Tetap Investment Grade
Terkait kekhawatiran Moody’s terkait tata kelola, pemerintah telah meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Melalui UU Nomor 1 Tahun 2025 dan UU Nomor 16 Tahun 2025, Danantara resmi memisahkan fungsi regulasi dan operasional BUMN guna meningkatkan profesionalisme.
"Kami yakin implementasi kelembagaan ini akan menjawab kekhawatiran global. Danantara akan mendukung pembiayaan pembangunan secara terukur, sementara APBN tetap fokus pada program prioritas nasional," ujar Haryo dalam keterangan resminya, Minggu (8/2/2026).
Salah satu program prioritas yang dibiayai APBN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah juga tengah mempercepat reformasi di lantai bursa melalui sinergi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Langkah-langkah strategis yang dijadwalkan rampung pada Maret 2026 meliputi:
Free Float: Peningkatan batas minimum saham publik menjadi 15 persen.
Transparansi: Penguatan keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial ownership (pemilik manfaat akhir).
