REGIONAL:
- Menteri Keuangan mengkritik Dirut BPJS Kesehatan terkait penonaktifan 11 juta peserta PBI JKN yang dinilai perlu perbaikan tata kelola.
- Penonaktifan peserta PBI JKN idealnya harus disertai sosialisasi 2-3 bulan sebelum penonaktifan diterapkan efektif.
- Purbaya menegaskan alokasi anggaran kesehatan tetap besar, sehingga masalah utamanya terletak pada manajemen dan sosialisasi operasional.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti imbas penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JKN) yang bikin heboh belakangan.
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau Pemerintah ingin program JKN dapat berjalan efektif sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
Lebih lagi Pemerintah sudah mengalokasikan Anggaran Kesehatan yang mencapai Rp 247,3 triliun atau naik 13,2 persen dari 2025 dengan angka Rp 218,5 triliun.
"Karena uang yang saya keluarkan sama, enggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran," katanya saat Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI dengan Pemerintah terkait Jaminan Sosial yang disiarkan virtual, Senin (9/2/2026).
Pertama, Purbaya menyebut perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Kedua, penonaktifkan peserta PBI JK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku. Namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.
"Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak lagi masuk ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, untuk membayar tempat lain atau gimana," beber dia.
"Tapi jangan sampai yang sudah sakit, tiba-tiba, begitu mau cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ. Uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," paparnya lagi.
Ketiga, Purbaya menyarankan penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN.
"Tadi kan kalau ditanya, ada enggak ruang untuk ngisi orang-orang yang tadi yang enggak masuk (daftar), kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan? Targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, enggak ada masalah itu. Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ketus Purbaya.
Lebih lanjut Purbaya menyebut apabila Pemerintah memang mengeluarkan anggaran lebih kecil, ia tak masalah jika nantinya keributan. Hanya saja sekarang Kemenkeu sudah mengalokasikan anggaran yang sama untuk sekarang.
"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit enggak apa-apa. Tapi ini kan sama. Uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi, saya rugi banyak pak. Ke depan tolong dibetulin," pungkasnya.
TERPOPULER
