- Pemerintah akan menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026 guna menghemat devisa negara sebesar Rp 139,8 triliun.
- Program mandatori biodiesel tahun 2026 diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,97 juta tenaga kerja bagi masyarakat Indonesia.
- Implementasi B50 di Jakarta juga diprediksi akan meningkatkan nilai tambah crude palm oil hingga Rp21,94 triliun.
Suara.com - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan implementasi mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp 139,8 triliun.
Angka ini meningkat dibanding penghematan devisa dari penerapan B40 pada 2025 yang mencapai Rp133,3 triliun.
"Ada penghematan devisa sebesar Rp 133,3 triliun di tahun 2025 dan diproyeksikan akan sebesar di Rp 139,8 triliun di tahun 2026," kata Ferry dalam sambutannya pada agenda diskusi B50 di Jakarta pada Kamis (30/4/2026).

Menurut Ferry, penghematan devisa dari mandatori biodiesel ini membuktikan bahwa program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi keuangan negara.
"Jadi program yang sudah dilakukan untuk mandatori biodiesel di 2025 pun nanti yang akan dilakukan di 2026 itu punya nilai yang signifikan terhadap ekonomi kita," ujarnya.
Selain itu penerapan mandatori biodiesel juga disebut membuka lapangan pekerjaan. Pada mandatori B40 tahun 2025 setidaknya menyerap 1,88 juta pekerja dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,97 juta pada 2026.
"Jadi kita harapkan tetap bisa menjadi salah satu faktor penting di dalam bagaimana kita memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita," kata Ferry.
Tak hanya itu, nilai tambah crude palm oil (CPO) juga diproyeksikan meningkat. Pada 2025 nilainya mencapai Rp 20,92 triliun, dan diperkirakan tumbuh menjadi Rp 21,94 triliun pada 2026.
"Jadi program yang sudah dilakukan untuk mandatori biodiesel di 2025 pun nanti yang akan dilakukan di 2026 itu punya nilai yang signifikan terhadap ekonomi kita," pungkas Ferry.